Contoh Kasus Kekosongan Hukum Forex

Contoh Kasus Kekosongan Hukum ForexDirektorat Jenderal Pajak menegaskan kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie tak terkait dengan kasus royalti batu bara yang juga melibatkan enam perusahaan tambang, termasuk dua perusahaan milik grup yang sama, beberapa waktu lalu. Ini persoalan pajak saja, kata Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, usai rapat pimpinan Departemen Keuangan, Jacarta, Rabu (1612). Dia mengatakan, kasus yang melibatkan PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia ini sama seperti kasus dugaan pidana pajak lainnya. Kasusnya berawal dari informasi yang masuk dari intelijen Direktorat Jenderal Pajak. Kalau gak ada pidana, selesai. Kalau ada pidana ya teruskan, ujar dia. Hingga kini, dari tiga perusahaan tadi memang ada dua yang masuk dalam tahap penyidikan. Selain itu, penyidik ??pajak juga melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap satu perusahaan. Disinggung soal permintaan klarifikasi kelompok usaha Bakrie atas kasus ini, Tjiptardjo mengungkapkan komunikasi antara aparat pajak dan perusahaan-perusahaan terkait sudah dilakukan sejak awal pemeriksaan. Bahkan, beberapa juga telah diperiksa di kantornya. Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp 2,1 triliun pada tahun pajak 2007. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, Dan PT Aruitmin Indonesia. Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. 8220Tekniknya bermacam-macam, intinya tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya, Itu kan modusnya, 8221 kata Tjiptardjo, Jumat (1112). Direktorat telah menetapkan status penyidikan pada kasus pajak KPC sejak Maret 2009. Pada kasus Bumi, Direktorat baru menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan segera akan melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Adapun terhadap kasus Arutmin, Direktorat baru melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Belakangan kasus ini jadi dikaitkan dengan kasus tunggakan royalti batu bara yang mencuat tahun lalu. Dari enam perusahaan yang tersangkut kasus ini, dua perusahaan adalah yang kini tersandung kasus dugaan pidana pajak, yakni PT Kaltim Prima de PT Arutmin. KPC diduga menahan pembayaran dana bagi hasil produksi batu bara sebesar US 115,6 juta. Sedangkan Arutmin sebesar US 68,6 juta. Di Solo sebanyak 18 kasus permasalahan pajak saat ini ditangani por Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Jawa Tengah II. Dari jumlah tersebut, pelanggaran pajak justru dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil dan perdagangan. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penagihan Pajak (Kabid P4) Agus Sriyono, mengatakan pelanggaran yang dilakukan badan usaha itu tersebar di wilayah Solo. Bentuk pelanggaran yakni dalam bentuk pemalsuan faktur pajak yang biasanya mencatut makelar pajak. 8220Dengan faktur pajak yang palsu maka Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dari badan usaha pasti tidak tepat. Dengan SPT yang salah itulah yang dapat merugikan negara, 8221 papar Agus saat ditemui wartawan, di kantornya, Kamis (2612012). Kendati demikian, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak atau masyarakat untuk mengakui atas kesalahan SPT tersebut. 8220Dalam lembaga ini, kami memang ada penyidik ??yang menangani kasus pelanggaran pajak, 8221 kata Agus. Lebih lanjut, Agus memaparkan bahwa untuk menentukan bahwa kasus pelanggaran pajak dapat merugikan negara, pihak Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. 8220Di samping itu, kami akan memanggil saksi ahli yang mengetahui betul tentang perpajakan. Sebab, pembuktian atas kerugiaan negara harus cermat dan hati-hati. Bisa jadi dari perusahaan yang bersangkutan akan melakukan komplain balik ke Kanwil Dirjen Pajak jika keliru dalam pembuktian tersebut8221 kata Agus. Agus memberikan contoh kasus permasalahan pajak yang kali pertama dimeja hijaukan. Kasus itu menjerat terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Intertex, Saptoasih Sumiyati Darmayatun. Terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim de Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (2512012). Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp650 juta subsider tiga bulan hukuman penjara. Di Semarang, Delapan perusahaan yang berlokasi di Kota Semarang teridentifikasi melakukan pelanggaran pajak. Meskipun jumlah nominalnya belum bisa disebutkan, kedelapan perusahaan itu dinilai telah melakukan penggelapan pajak dengan tidak membayar pajak sesuai dengan nilai nominal yang ditentukan. Berkas perkara ke delapan perusahaan pelanggar pajak itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Semarang dan Kanwil Pajak Jateng akan melakukan pemeriksaan berdasarkan UU Perpajakan, tutur Kakanwil Pajak Jawa Bagian Tengah I dan II Achmad Perris kepada Suara Merdeka, kemarin. Achmad mengungkapkan, karena kasusnya masih dalam taraf pemeriksaan, pihaknya belum bisa menyebutkan nama perusahaan dan jumlah nominal penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Selain perusahaan, juga ada beberapa wajib pajak (WP) peroranganpribadi yang juga melakukan hal yang sama. Yang bersangkutan juga sedang diperiksa berdasarkan data-data yang ada de Kantor Pajak. Menurut Achmad, selama proses pemeriksaan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Semarang. Agar pemeriksaan delapan perusahaan yang melanggar itu dapat dilakukan dengan benar, Kanwil Pajak juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah turun jawaban dari Ditjen Pajak, kami akan memberikan Surat Pemberitahuan Dilaksanakannya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Semarang, jelasnya. Achmad mengungkapkan, sebenarnya pelanggaran pajak paling banyak dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan perorangan. Jumlah nilai nominal yang digelapkan oleh perusahaan itu pun tergolong besar. Adapun sanksi hukum bagi tiap pelanggar pajak itu bervariasi, tergantung besarnya nilai pajak yang dilanggar. Semuanya telah ditentukan, por exemplo, Undang-undang Perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Dijelaskannya, kantor pajak juga berupaya agar penunggakan dan pelanggaran pajak bisa diselesaikan secara persuasif melalui penyadaran kepada perorangan ataupun perusahaan. Namun, jika langkah itu tidak mendapatkan perhatian dan segera diselesaikan por pelanggar, jalur hukum tetap ditempuh. Banyaknya celah hukum yang lemah pada UU Perpajakan saat ini mengakibatkan peningkatan kasus pelanggaran pajak. Hal itu juga dibuktikan oleh penemuan pelanggaran pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan undang-undang dan administrasi perpajakan yang akan diberlakukan mulai Januari 2005, jelas Achmad. Ketua Sub Tim Perubahan UU KUP Ditjen Pajak Mayon Winangun mengungkapkan dalam sosialisasi perubahan undang-undang dan administrasi perpajakan yang berlangsung di Kanwil Pajak Jateng kemarin, pelanggaran pajak terjadi di semua kanwil de Indonesia, dengan jumlah yang bervariasi. Tanpa menyebutkan angka persisnya, menurutnya, pelanggaran pajak tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Dan kasus Pelanggaran Pajak yang paling Terdengar adalah kasus pelanggaran pajak yang dilakukan por Gayus Tambunan. Tim gabungan dari berbagai instansi hingga saat ini belum menemukan adanya unsur pidana dalam penyelidikan dokumen pajak 19 perusahaan terkait perkara dugaan mafia pajak yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Sampai saat ini masih sebatas pelanggaran Undang-Undang Perpajakan, jadi domain (penyidikan) Direktorat Jenderal Pajak, kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi di Mabes Polri, Senin (2352011). Ito mengatakan, jika nantinya ditemukan unsur pidana dalam penyelidikan tim, pihaknya siap menindaklanjuti. Sekarang masih dalam proses. Sampai sejauh ini belum ada, kata dia. Ketika ditanya dugaan penyuapan para pengusaha kepada Gayus saat bekerja di Ditjen Pajak, menurut Ito, penyidik ??belum dapat menemukan alat bukti untuk menindaklanjuti dugaan itu. Kita kalau menentukan tersangka harus ada alat bukti. Saat ini belum ditemukan siapa yang memberikan (suap), ucap Ito. Seperti diberitakan, hasil penyelidikan tim, Bareskrim Polri, KPK, Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, BPKP, dan akademisi, penanganan masalah pajak 19 wajib pajak dicurigai merugikan keuangan negara. 19 WP itu bagian dari 151 WP yang dokumen pajaknya diminuta por Polir Dari Ditjen Pajak. Kepolisian telah meminta laporan hasil analisis (LHA) milik 29 pegawai pajak ke PPATK sebagai bahan penyelidikan. Sebanyak 29 pegawai pajak itu yang menangani masalah pajak 19 perusahaan bermasalah. Dugaan adanya mafia pajak di Ditjen Pajak terungkap setelah kepemilikan harta Gayus senilai Rp 100 miliar terungkap. Hingga saat ini, Polri baru menjerat Roberto Santonius, konsultan pajak, terkait penyuapan senilai Rp 925 juta ke Gayus. Belum jelas dari mana harta senilai Rp 99 miliar lainnya. Sebelumnya, tiga pegawai pajak juga dijerat terkait mafia pajak, yakni Bambang Heru Ismiarso, Maruli Pandapotan Manurung, dan Humala Napitupulu. KEKOSONGAN HUKUM Sie Infokum Ditama Binbangkum 8211 1 8211 Pendahuluan Penegakan dan penerapan hukum khususnya da Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibujo tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manuscrito secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap Yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat. Definitive Kekosongan Hukum Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (rechtsvacuum), namun secara harafiah dapat diartikan sebagai berikut: Hukum atau recht (Bld) Menurut Kamus Hukum, recht (Bld) secara obyektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (1625) menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Sedangkan Van Vollenhoven dalam Het Adatrecht van Ned. Indie mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejalagejala lainnya. Surojo Wignjodipuro, SH dalam Pengantar Ilmu Hukum memberikan pengertian mengenai hukum yaitu Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang besifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Dengan peraturan-peraturan hidup disini dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundangundangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan). Kekosongan atau vacuum (Bld) Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan Kosong atau lowong. Dari penjelasan diatas maka secara sempit kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positivo lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undangperaturan perundang-undangan . Mengapa Terjadi Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik por Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan Tersebut. Akibat apa yang timbul Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (rechtsverwarring ), Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan di bererti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Solusi apabila terjadi kekosongan hukum Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibujo sebagai panduan bersikap tindak masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dan ajeg dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang berjalan ditempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang yang tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat yang acapkali menimbulkan kekosongan hukum (kekosongan peraturan perundang-undangan) terhadap hal-hal atau keadaan yang Berkembang dalam masyarakat yang pastinya belum diatur atau jika sudah diatur namun tidak jelas bahkan tidak lengkap atau sudah usang. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah sebagai berikut: Penemuan hukum (rechtsvinding) por hakim Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usa a pena de guerra, terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya UU tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (desatualizado). Berdasarkan Pasal 22 A. B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving para Indonesia Stb. 1847. 23) dan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 (pokok-pokok kekuasaan Kehakiman) seorang hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih UU tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan UU dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturanperaturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Kebijakanprakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan. Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundangundangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif (sebagai badan pembentuk perundang-undangan) sebagaimana DPR de Pemerintah (Presiden). Keputusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ini ditegaskan dalam Pasal 21 A. B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving para Indonesia Stb. 1847. 23) yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 1917 KUH Perdata (B. W.) bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu. Oleh karenanya, dalam upaya mengatasi kekosongan hukum di masyarakat sangat diperlukan kebijakan atau prakarsa dari Badan Pembentuk Perundangundangan, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemen) Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas por DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan pula bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR de Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti prakarsa atau kebijakan (vontade politica) dari DPR de Pemerintah (Presidencia) memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan atau membentuk suatu undang-undang (lebih luas peraturan perundang-undangan) baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya Maupun perubahan atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Leibh lanjut dalam upaya mengatasi kekosongan hukum maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari Perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Programa Legislasi Nasional (Prolegas). Prolegnas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9 adalah instrumen perencanaan programa pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Prolegnas menjadi salah satu dari mekanisme program legislasi. Karena desacoplando Prolegnas (pemerintaheksekutif) yang menampung rencana-rencana legislasi dari departemen-departemenLPND, juga terdapat mekanisme programa legislasi yang dikelola oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bahkan juga ada programa legislasi yang dikelola oleh masyarakat (organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat). Penutup Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Namun perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manuscrito secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan Tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat. Kekosongan hukum dapat diatasi dengan jalan yaitu jika kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), atau dengan cara prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) e Pemerintah (Presiden). Programa Dengan adanya Legislasi Nasional (Prolegas) merupakan salah satu dari mekanisme programa legislativas dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekosongan hukum. Sumber: 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Kamus Hukum (Edisi Lengkap) 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jacarta, 1989 5. Surojo Wignjodipuro, SH Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah), Alumni Bandung, 1971 6. Drs. C. S.T. Kansil, S. H. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1989 7. Andi Maulana Mustamin, S. H., M. H. Urgensi Penemuan Hukum di Indonesia, fiaji. blogspot 8. Mohammad Aldyan, S. H. Penemuan Hukum, masyarakathukum. blogspot 9. H. Ahmad Ubbe, S. H. MH, APU, Instrumen Prolegnas dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Terencana dan Terpadu 10. yogyacarding. tvheaven 11. anggara. org.

Amnistia Pengertian Dalam Hukum Forex

Amnistia Pengertian Dalam Hukum ForexPengertian Tax Amnistia Adalah Amnesti Pajak 2016 Pengertian Imposto amnistia adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nao 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak . Berlaku Global - A anistia fiscal e uma oportunidade de tempo limitado para um grupo especifico de contribuintes pagar um montante definido, em troca de perdao de uma obrigacao tributaria (incluindo juros e penalidades) relacionada a um periodo ou periodos de impostos anteriores e sem medo de crime Ministerio Publico. Pengertian Tax Amnistia Beberapa bulan terakhir ini berita di televisi didominasi oleh topik imposto amnistia dan besarnya penerimaan uang tebusan imposto amnistia, sebenarnya apa itu imposto amnistia apa itu pengmpunan pajak dan apa itu uang tebusan dalam amnesti pajak berikut penjelasannya imposto amnistia Indonesia. Pengertian Tax Amnistia Amnesti Pajak Secara unum Pengertian Tax Amnistia adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang perdao pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya dados laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Pengertian Tax Amnistia Menurut Undang Undang Menurut UU Nao 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Imposto Amnistia adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini. Pengertian Tax Amnistia Menurut PMK No. 118PMK.032016 Menurut PMK No. 118PMK.032016 Imposto Anistia adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Latar Belakang Imposto Amnistia Latar Belakang Imposto Amnistia atau mengapa Indonesia Perlu memberikan imposto amnistia kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut: Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Imposto Amnistia adalah karena terdapat Harta milik warga negativa baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau Belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Anistia adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak Kasus Panama Pappers Dari ketiga Latar Belakang anistia fiscal tersebut maka presiden Republik Indonesia pada Tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Taxa Nome da Amnistia 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Subjek Imposto Amnistia Subjek Imposto Anistia adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata) Objek Imposto Amnistia Objek Imigracao Amnistia adalah Harta yang dimiliki oleh Subjek Tax Amnesty, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas Harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Pengertian Tax Amnistia secara umum saya jabarkan dalam tanya jawab imposto amnistia dibawah ini. Tanya Jawab Umum Terkait Pengertian Tax Amnistia Berikut ini kumpulan Perguntas frequentes (Perguntas frequentes) Terkait Pengertian Tax Amnesty, Subjek Tax Amnesty contra Objek Tax Amnesty. 1. Apa yang dimaksud dengan Imposto Amnistia Pengampunan Pajak Pengampunan Pajak atau Imposto Amnistia adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dasar hukum. Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2016 2. Apa yang dimaksud dengan uang tebusan Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Imigracao Amnistia Pengampunan Pajak. Dasar hukum. Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2016 3. Sampai kapan periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak ini berlangsung Periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017. Dasar hukum. Pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 4. Syarat apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mengajukan Imposto Amnistia Pengampunan Pajak Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak atau imposto amnistia adalah sebagai berikut: memiliki Nome Pokok Wajib Pajak membayar Uang Tebusan melunasi Todos Cronometram Tunggakan Pajak melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang Sedang dilakukan pemeriksaan Bukti permulaan danatau penyidikan menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan mencabut permohonan: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak danatau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar keberatan pembetulan atas surat ketetapan pajak d Uma surat keputusan bandagem gugatan danatau peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 ( Tiga) sebelum 31 de dezembro de 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 de dezembro de 2016 sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada danatau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung Sejak diterb Itkannya Surat Keterangan. Dasar hukum. Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7) 5. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, jangka waktu 3 tahun ini terhitung sejak kapanJangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Harta dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan melalui cabang Banco Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 tahun dihitung sejak WP mengalihkan Harta melalui Cabang Bank Persepsi dimaksud. Dasar hukum: Penjelasan Pasal 8 ayat (6) UU No 11 Tahun 2016 6. Kemana Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan untuk memperoleh Imposto Amnistia Pengampunan Pajak Untuk memperoleh Imposto Amnistia Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan por Menteri. Dasar hukum. Pasal 10 ayat (1) UU Nao 11 Tahun 2016 7. Berapa kali surat pernyataan untuk memperoleh Imposto Amnistia pengampunan pajak dapat diajukan Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai Dengan tanggal 31 Maret 2017. Dasar hukum. Pasal 10 ayat (7) UU No 11 Tahun 2016 8. Apakah boleh mengajukan Imposto Amnistia Pengampunan Pajak kembali dalam periode pengenaan tarif eang sama Boleh, Pengajuan Imposto Amnistia Pengampunan Pajak Dapat Dilatakan Dalam Periodo Pengenaan Tarifa Yang Sama Asalcan Tidak Melebihi 3 (kali) dalam Periode Pengampunan Pajak (sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017). Dasar hukum. Pasal 10 ayat (7) UU No 11 Tahun 2016 9. Apakah surat pernyataan kedua atau ketiga harus diajukan setelah terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak atas pengajuan pengampunan sebelumnya Tidak, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan Yang pertama atau kedua diterbitkan. Dasar hukum. Pasal 10 ayat (8) UU No 11 Tahun 2016 10. Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikan sebelum mengajukan permohonan Imposto Amnistia pengampunan pajak Ya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, kecuali: a. Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada a 2016 dan 2017 atau b. Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, karena yang wajib disampaikan adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 Dasar hukum. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 1 angka 12 UU Nao 11 Tahun 2016 11. Apakah penyampaian surat pernyataan untuk memperoleh Imposto Amnistia pengampunan pajak boleh disampaikan melalui pos Tidak, surat pernyataan harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dasar hukum: Pasal 10 ayat (1) UU Nao 11 Tahun 2016 12. Apakah penandatanganan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan Tidak boleh Bagi Wajib Pajak orang pribadi, tetapi boleh bagi Wajib Pajak badan dalam hal pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen Lain yang dipersamakan berhalangan Dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UU Nao 11 Tahun 2016 13. Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan Penyampaian Surat Pernyataan boleh diwakilkan dengan membawa surat penunjukan. 14. Dalam hal penandatangan surat pernyataan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak Badan, haruskah dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan perpajakan Tidak perlu surat kuasa khusus. Dasar hukum: Pasal 8 ayat (2) huruf c UU No 11 Tahun 2016SWAP yang juga sering disebut dalam dunia forex trading sebagai bunga Sobre a noite atau bunga Premium. Sebelumnya, Anda harus mengetahui tingkat suku bunga banco Sentral masing-masing negara, Rumus teoritis bunga premiumswap por hari adalah sbb: Pair AB - Posisi Comprar. (Suku bunga negara A - Suku bunga negara B) x hari x Jumlah Lote x Tamanho do contrato) 360 hari Par AB - Posisi Vender: ((Suku bunga negara B - Suku bunga negara A) x hari x Jumlah Lote x Tamanho do contrato) 360 hari Selanjutnya yang menentukan besar kecilnya bunga premium atau swap ini adalah kebijakan yang berlaku pada masing masing pialang. Beda pialang beda lagi ketentuan besar kecilnya bunga premium atau swap ini. Untuk PT. SoeGee futuros, lista de trocas eang dikenakan untuk biaya menginap per hari adalah: Jadi untuk mempermudah penghitungan swap: Pada transaksi bapak Indra yang lalu tanggal 230212 ada posisi abrir Comprar 1 lote USDJPY di 80.16, dan close sell 1 lot di 80.32 pada tanggal 240212. Karna transaksi tersebut menginap selama satu hari maka ada biaya menginap SWAP sebesar -4.86. Dan Lucra sebesar 199.20. Pertanyaannya: 1. Bagaimana hitungan utk mendapatkan angka pada kolom Swap 2. Bagaimana hitungan utk mendapatkan angka pada kolom Lucro 1. SWAP (interesse Posicao de compra x hari x Jumlah Lote x Tamanho do contrato) 360 hari (-1.75 x 1 x 1 x 100.000) 360 -4.8611111111 atau dibulatkan 2 angka dibelakang koma -4.86 Jadi demikian penjelasan untuk angka di kolom 8220Swap8221. 2. LUCRO (kotor) (Harga Vende-se 8211 Harga Comprar) x Lote x Tamanho do contrato Khusus untuk USDJPY do USDCHF maka cara perhitungannya adalah: (Harga Venda 8211 Harga Comprar) x Lote x Tamanho do contrato

Makalah Pengisian Kekosongan Hukum Forex

Makalah Pengisian Kekosongan Hukum ForexBAB I PENDAHULUAN I. I Latar Belakang Dalam pascal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 8220Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratis8221. Pasal ini berkaitan dengan pengisian jabatan kepala daerah, dari setiap daerah walaupun ada beberapa daerah menggunakan otonomi khusus. Perubahan dalam pasal ini terjadi di dalam amandemen yang ke-2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementacao do artigo no 23 de outubro de 2004, Kemudian di ganti dengan yang baru yaitu undang-undang no 23 de janeiro de 2014 tentang Pemerintahan Daerah . 8220Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah8221, dalam hal ini mengacu kepada pasal 87 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2014. Pasal ini belum mencakup semuanya, karena pemberhentiaan gubernur harus berdasarkan putusan yang bersifat tetap. Kemudiaan Kementrian Dalam Negeri menyatakan pengisian jabatan kepala daerah yang meliputi gubernur, bupatiwali kota dan wakilnya mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nao 1 Tahun 2014. 1 Berarti dapat di artikan bahwa pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di atur dalam peraturan Ini. Apabila terkait dengan tindak pidana khusus, dalam hal ini ahli hukum akan kesulitan dalam mengembangkan siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan dengan pengisiaan jabatan kepala daerah. Peruvian perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri dari masa jabatannya yang dipilih melalui jalur perseorangan (independente) yang diatur dalam PP No. 49 Tahun 2008 perubahan ketiga dari PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih belum jelas dan menimbulkan multitafsir. 2 Lantas dengan adanya otonomi khusus yang di berikan oleh negara terhadap beberapa provinsi, menjadikan pengisiaan jabatan kepala daerah apakah menjadikan peraturan perundang-undangan mengalami ketidakpastiaan atau dengan adanya otonomi khusus akan memberikan kepastiaan dan ketidak multitafsir. Maka perlu adanya sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemerintah provado terkait pengisian jabatan kepala daerah di bawah otoritas Kementerian Dalam Negeri. I. II Identifikasi Masalah Dari latar belakang tersebut, maka Penulis berusaha menghimpun beberapa masalah yang akan digunakan untuk menganalisis pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. uma. Bagaimana pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup sistematika peraturan perundang-undangan. Secara umum. B. Bagaimana pengisian jabatan kepala daerah dengan otonomi khusus oleh provence Aceh dan provinsi Yogyakarta. Secara khusus. I. III Tujuan Penelitian a. Memberikan pemahaman kepada seluruh kalangan akademis agar dapat memahami pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. B. Menambah bahan referensi untuk kajian terhadap seluruh kalangan I. I Pengisiaan Jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam konteks teoritis demokrasi lokal berkaitan erat dengan desentralisasi kekuasaan. Sedangkan desentralisasi kekuasaan pada dasarnya diwujudkan dengan adanya otonomi pada tingkat lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu yang terpenting dalam demokrasi lokal adalah rekrutmen politik yang menjamin kelangsungan demokrasi di daerah. Agar nantinya hal yang lalu seperti ini dapat di minimalisir sampai yang terkecil, 8220Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan sebanyak 290 kepala daerah sudah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi ,. 3 Karenanya, instrumen tersebut harus digunakan secara arif oleh Kepala Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, a. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Dalam undang undang pemerintahn daerah no.23 tahun 2014, pengaturan pengisian jabatan kepala daerah di dasarkan oleh. 1. Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. 2. Apabila bupatiwali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupatiwali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. 1. Kepala daerah danatau wakil kepala daerah berhenti karena: a. Meninggal dunia b. Permintaan sendiri atau 1. Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya gubernur atau sampai dengan diangkatnya penjabat gubernur. 2. Dalam hal pengisian jabatan bupatiwali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupatiwakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupatiwali kota sampai dengan dilantiknya bupatiwali kota atau sampai diangkatnya penjabat bupatiwali kota. B. Pengaturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada). Dalam hal ini Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jacarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, Dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri. 1. Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhalangan tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 2. Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. 1. Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur. 2. Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi. 1. Apabila Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan, dapat dilakukan pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhalangan tetap. 3. Apabila Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, BupatiWalikota mengusulkan calon Wakil BupatiWakil Walikota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk diangkat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172. I. II Pengisian Jabatan Kepala Daerah dengan otonomi khusus di Provinsi Aceh Dan Provinsi Yogyakarta Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan Kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorando de Entendimento) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik de Aceh secara berkelanjutan. uma. Pengaturan di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah pemerintahan Aceh di anatarnya. 1. Apabila Gubernurbupatiwalota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernurwakil bupatiwakil walikota sampai berakhir masa Jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oley Presiden. 2. Apabila Gubernurbupatiwalota berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernurwakil bupatiwakil walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya. 3. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernurwakil bupatiwakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernurbupatiwalota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernurwakil bupatiwakil walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau RPDC O que e o que e o que e o que e o que voce quer dizer, e o que e o que e o que e o que voce quer dizer sobre o assunto. 4. Dalam hal GubernurWakil Gubernur, bupatiwakil bupati dan walikotawakil walikota berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRA atau DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan GubernurWakil Gubernur, bupatiwakil bupati, dan walikotawakil walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung Sejak ditetapkannya penjabat Gubernurbupatiwalikota. 5. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan GubernurWakil Gubernur, bupatiwakil bupati, dan walikotawakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris daerah kabupatenkota melaksanakan tugas sehari-hari Gubernurbupati walikota sampai dengan Presiden mengangkat penjabat Gubernur bupatiwalikota. 6. Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 2. Daerah keistimewaan Yogyakarta Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), Kepala, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden, dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan denmen mengingat adat istiadat di daerah itu. Dengan demikian Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, Sampai tah 1998, dijabat secara otomatis oleh Pangeran Paku Alam yang bertahta. Nomenklatur Gubernur, dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999. Saat ini mekanisme pengisian jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY diatur dengan UU 13 de janeiro 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. uma. Pengaturan di Undang-Undang no.13 Tahun 2012 tentang Daerah keistimewaan Yogyakarta dalam hal pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di antaranya. 1. Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Gubernur atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur sekaligus jugamelaksanakan tugas Gubernur. 2. Wakil Gubernur melaksanakan tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat dilantiknya Gubernur definitif. 3. Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Wakil Gubernur atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Gubernur, Gubernur sekaligus juga melaksanakan tugas Wakil Gubernur. 4. Gubernur melaksanakan tugas Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat dilantiknya Wakil Gubernur definitif. 5. Pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan menurut tata cara: a. Kasultanan atau Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIY mengenai pengukuhan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta atau pengukuhan Adipati Paku Alam yang bertakhta b. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang beranggotakan wakil fraksi-fraksi c. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur atau Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur kepada DPRD DIY melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) h. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono Yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam Yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada Presid Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) seiring dengan bertambah kompleksnya urusan pemerintahan (terutama daerah kabupatenkota Yang mempunyai otonomi 8220luas8221) tentu memerlukan pendamping Yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Daerah. Hal Tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu keadaan Kepala Daerah berakhir masa jabatannya di tengah jalan (diberhentikan, berhalangan tetap dalam masa jabatannya, atau mengundurkan diri). Dalam situasi 8220darurat8221 semacam itu, dibutuhkan secepatnya ada penggantinya (sampai sisa masa jabatannya), supaya terhindar dari kekosongan jabatan. Jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing yang mempertimbangkan aspek besarkecilnya jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan di setiap daerah. Apabila dalam penulisan ada kesalahan mohon kirangya di ingatkan dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk khalayak banyak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPUU) Nao 1 de 2014 di akses tanggal 16 de abril de 2015, e-journal Uniersitas Padjajaran tentang Pengisian Jabatan dan Studi Kasus di akses tanggal 16 abril 2015, e-journal Universitas Sebelas Maret tentang Pengisian Jabatan di akses tanggal 16 de abril de 2015, republika. co. id di akses tanggal 16 de abril de 2015, tempo. co di akses tanggal 16 de abril de 2015, m. liputan6 Skripsi. Analisis pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa yogyakarta dalam konteks penyelengaaraan pemerintahan oleh Muchammad Shokhih Muttaqin miriam budiardjo, 2008, Dasar-dasar ilmu politik, edisis revisi. Jacarta. PT Gramedia Pustaka Ridwan HR, 2010, Hukum Adminstrasi Negara, edisi revisi. Yogyakarta. PT Grafindo 1 Di akses di nasional. republika. co. id. Dan terbitnya berita online ini pada tanggal 16 oktober 2014.Manusia berkepentingan untuk merasa bahwa ia aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu. Oleh karena itu manusia selalu berharap bahwa kepentingan-kepentingannya dilindungi dari konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan dan konflik harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus menerus, karena akan merusak keseimbangan tatanan masyarakat. Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu akan tercapai jika tercipta pedoman atau peraturan yang menentukan manuscrito seharusnya hidup dalam masyarakat agar tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pedoman, patokan atau ukuran untuk bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan bersama itu disebut dengan norma atau kaidah social. Kaidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Jadi agar kepentingan manus. Terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam kasus pelanggaran hukum inilah maka hukum harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah, hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pembahasan tentang hukum cenderung dikaitkan dengan perundang-undangan. Undang-undang sendiri tidak sempurna, tidak mungkin undang-undang mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-undang tidak jelas dan adakalanya tidak lengkap. Meskipun tidak lengkap dan tidak jelas, undang-undang tersebut tetap harus dilaksanakan. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap dan tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalil tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukum. Jika dalam perkara tertentu tidak lengkap atau tidak jelas dalam undang-undang maka hakim harus mencari hukumnya atau menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum. Penegakkan dan pelaksanaan hukum sering melupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Karena itu usaha penemuan hukum ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan perkara. Penemuan hukum ini menjadi pokok bahasan yang lebih menarik karena dinamikanya dalam merujuk pada undang-undang dan kasus-kasus serupa yang pernah diputuskan perkaranya. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa penguan penemuan hukum 2. Bagaimana bentuk metode penemuan hukum Penemuan hukum merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum, atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang Jelas. Semakin dinamisnya kehidupan masyarakat yang menyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal, sehingga hakim dituntut menghidupkannya seiring dengan perubahan dan rasa keadilan masyarakat. 1 Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristwa-peristiwa hukum yang konkret. 1. Pengertian penemuan hukum dalam arti sempit Pengertian penemuan hukum dalam arti sempit, adalah jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, dimana hakim tinggal menerapkannya saja. Dalam penerapannya, hakim tetap dinggap melakukan penemuan, yaitu menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan undang-undang dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya. 2 Pengertian penemuan hukum dalam arti sempit, adalah jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, dimana hakim tinggal menerapkan saja. 2. Pengertian penemuan hukum dalam arti luas Penemuan hukum dalam arti luas, posisi hakim bukan lagi sekedar menerapkan peraturan hokum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim daam membuat putusan, sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang yang dibagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret. 3 penguan penemuan hukum dalam arti yang luas, adalah posisi hakim bukan lagi sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokkannya pada kasus yang ditangani, membuat putusan, sudah memperluas makna suatu ketentuan undang-undang yang terbagi atas konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Metode interpretasi hukum adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. 4 Interpretasi hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya. 5 Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Jenis-jenis metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah sebagai berikut: a. Interpretasi Subsumptif Interpretasi Subsumptif adalah hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus fakta kasus tanpa menggunakan penaaran sama sekali dan Hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Disini hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan fakta kasus dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. 6 Interpretesi Subsumptif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran de pena penafirao yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme (bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpualan dari peristiwa umum). Contoh: barang siapa mencuri dihukum (peraturan). Kuncung mencuri burung (peristiwannya). Kesimpulannya: karena kuncung mencuri burung, maka ia harus dihukum. B. Interpretasi gramatikal Interpretesi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Teks atau kata-kata dari suatu peraturan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap peristiwa. Misalnya, ketentuan pasal 101 KUHPidana tentang hewan, yaitu binatang ternak yang dipelihara. 7 Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Misalnya: istilah menggelapkan, dalam pasal 41 KUHP ditafsirkan dengan menghilangkan. Atau contoh lain, istilah meninggalkan anak, dalam pasal 305 KUHP ditafsirkan dengan menelantarkan. C. Interpretasi ekstensif Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang lebih luas dari pada penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Disini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak dagar menjadi jelas dan konkret, perlu diperluas maknanya. 8 Interpretasi Ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Contoh: perkataan menjual, dalam pasal 1576 KUH Perdata oleh hakim ditafsirkan secara luas bukan hanya jual-beli saja tetapi juga menyangkut peralihan hak milik termasuk tukar-menukar, hibah dan pewarisan. D. Interpretasi sistematis Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan prundang-undangan. 9 Interpretasi Sistematis (logis) adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam menafsirkan peraturan perundangannya tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem perundangan suatu negara. Contoh: apabila hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tuanya, hakim tidak cukup mencari ketentuan dalam KUH Perdata saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan pasal dalam KUH Pidana. E. Interpretasi sosiologis atau teologis Interpretasi sosiologis atau teologis adalah menafsirkan makna atau undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat. 10 Contoh: pada bulan Maret 1995 Hakim di Pengadilan Negeri di Jakarta pusat menghukum 4 tahun penjara terhadap seorang warga Negara Belanda, karena terbukti mengedarkan pil ecstasy yang membahayakan kesehatan dan merusak moral masyarakat. Hakim menerapkan ketentuan pasal 81 ayat (2) butir c Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Padahal pil ecstasy belum digolongkan jenis obat daftar G, atau obat keras yang dilarang beredar atau diperjual belikan tanpa resep dokter. Disini hakim bermaksud melindungi kepentingan masyarakat, sebab pil ecstasy ternyata berakibat merugikan kesehatan dan moral warga masyarakat (khususnya kaum muda). F. Interpretasi komparatif Interpretasi komparatif adalah membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya. 11 g. Interpretasi restriktif Interpretesi restriktif adalah penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret. Disini hakim membatasi perluasan berlakunya suatu undang-undang terhadap peristiwa tertentu untuk melindungi kepentingan umum. 12 2. Metode Konstruksi Hukum dan Argumentasi Hukum Metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum) bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud ialah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama dan dipengaruhi oleh waktu tertentu serta keadaan tertentu. 13 Kostruksi hukum adalah, um dos mais novos do mundo, que e um dos mais variados do mundo. 14 Tujuannya adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Contoh: istilah pencurian adalah suatu kontruksi hukum, suatu pengertian tentang mengambil barang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Metode argumentasi hukum disebut juga dengan metode penalaran hukum. Digunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi. 15 Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: a. Metode Analogi Metode ini berarti memperluas peraturan perundang-undangan, yang terlalu sempit ruang lingkupnya, dan diterapkan pada peristiwa yang diatur undang-undang. Metodo analogico sering digunakan dalam perkara perdata. Analogi merupakan metode penemuan hukum dalam hal hukumnya tidak lengkap, jadi merupakan pengisian atau penciptaan hukum baru dan bukan sebagai bentuk penafsiran. 16 b. Metode penyempitan hukum Metodo ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Contoh: perbuatan melanggar hukum, yang luas ruang lingkupnya dipersempit seperti masalah ganti kerugian, yurisprudensi menetapakan bahwa kalau ada kesalahan pada yang dirugikan, hanya dapat menuntut sebagian kerugian yang diakibatkan olehnya. 17 c. Metode fiksi hukum Metode fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan didalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Fungsi dari fiksi hukum disamping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Atau fiksi hukum itu bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada. 18 Contoh: anak yang berada dalam kandungan seorang wanita, dianggap telah dilahirkan, jika kepentingan anak menghendakinya. Apabila bapak si anak wafat, anak tersebut tidak akan kehilangan hak kewargaannya, anak itu mempunyai hak atas warisan ayahnya. Tujuannya adalah untuk menghemat kata-kata yang digunakan dalam merumus kaidah hukum, sehingga dari satu pengertian akan mengandung pengertian yang lebih luas. Hendaknya ahli hukum menjauhkan dari pembentukan hukum yang khayal berusaha menyingkirkan istilah dan kalimat hukum yang sulit dipahami masyarakat, karena hukum itu bukan kesenian. 1. Pengertian Penemuan Hukum Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu, jadi dalam penemuan hukum Yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. 2. Metode Penemuan Hukum Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dalam tiga bentuk, diantaranya: a. Metode Interpretasi Hukum Metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengangai manks undang-undang agar riangang kkkk kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. B. Metode Konstruksi Hukum atau Argumentasi Hukum Metodo konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Penulis menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun semangat, kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami.

Contoh Perilaku Sesuai Dengan Hukum Forex

Contoh Perilaku Sesuai Dengan Hukum ForexSIKAP PATUH TERHADAP HUKUM A. PRILAKU YANG SESUAI DENGAN HUKUM Hukum dibujo untuk dipatuhi, kepatuhan terhadap hukum mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam masyarakat dan sebaliknya ketidak patuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Kita dapat bayangkan jika pengendara kendaraan bermotot tidak mematuhi peraturan lalu lintas diperempatan jalan, dimana disana ada lampu lalu lintas yang mengatur, pengendara diharuskan berhenti jika lampu lalu lintas merah, dan harus menunggu sampai hijau untuk jalan, tetapi ada juga satu dua pengendara sepeda motor yang Nyelonong ketika lampu berwarna merah, hal ini tentu membahayakan keselamatannya dan keselamatan pengendara lain jika terjadi tabrakan. k Kepatuhan kepada hukum tidak Hanya dilakukan ketika ada petugas melainkan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kita. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam dri seseorang yang diwujudkan dengan dalam prilaku yang sesuai dengan sistim hukum yang berlaku, tingkat kepatuhasn terhadap hukum secara langsung menunjukan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk: 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada 3. Menegakan kepastian hukum Ciri-ciri orang yang berprilaku sesuai hukum a. Disenangi masyarakat b. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain c. Mencerminkan sikap sadar hukum d. Tidak menyinggung perasaan orang lain e. Menghormati hak-hak morang lain A. PRILAKU YANG SESUAI DENGAN HUKUM a. Dalam lingkungan keluarga 1. patuh terhadap orang tua 2. Menghormati anggota keluarga yang lain 3. Mentaati aturan yang disepakati bersama keluarga 4. Melaksanakan ibadah tepat waktu b. Dalam lingkungan sekolah 1. Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya 2. Memakai pakaian seragam 3. Datang dan pulang tepat waktu 4. Belajar dikelas dengan tertib 5. Memperhatikan ketika guru mengajar 6. Mengerjakan tugas-tugas 7. Mematuhi tata tertib yang berlaku C. Dalam masyarakat 1. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat baik kerja bakti maupun siskamling 2. Menghormati tetangga sekitanya 3. Membayar iuran warga 4. Tidak melakukan perbuatan yang meresahkan warga seperti mabuk-mabukan d. Dalam kehidupan berbangsa 1. memiliki KTP jika telah dewasa 2. Memiliki sim jika mengendarai ketika mengendarai kedara bermotor 3. Ikut serta dalam pemilu 4. Membayar pajak 5. Menjaga kelestarian alam 6. Menjaga kebersihan loingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya B. PRILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Prilaku yang bertentangan dengan hukum ntimbul karena kurangnya kesadaran hukum, ketidak patuhan terhadap hukum dapat timbul karena dua hal: 1. Pelanggaran hukum dianggap biasa 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kehidupan Berikut ini contoh prilaku yang bertentangan dengan hukum a. Lingkungan nkeluarga 1. mengabaikan perintah orang tua 2. nonton TV sampai larut malam 3. bangun kesiangan 4. tidak mau bgelajar 5. tidak mau membantu orang tua 6. tidak mkau beribadah b. Dalam liungkungan sekolah 1. nyontek ketrika ulangan 2. tidak mengikuti upacara bendera 3. bolos sekolah 4. tidak tertib dikelas 5. berpakaian tidakj rapi 6. tidak mengurus rambuT (Gondrong) c. Dalam masyarakat 1. menggangu ketertiban masyarakat 2. membuang sampah tidak pada tempatnya 3. berjudi dan mabuk-mabukan 4. Tidak mau kerja bakti dan siskamling d. Dalam lingkungan bangsa dan negara 1. tidak memiliki KTP 2. tidak memilikiu SIM 3. Tidak mematuhi rambu lalulintas 4. terlibat aksi terorisme 5. merusak pasilitas umum dan negara 6. melakukan trindak pidana DRS. H. RACHMAT, GURU PKN SMK NEGRI I JAKARTAStudi IDC menyebutkan tingkat pembajakan di Indonesia dialami sebesar 85 dengan potensi kerugian sebesar US544 juta pada 2008. Jika dibandingkan 2007 naik sebesar 1 dia 84 dengan potensi kerugian sebesar US411 juta. Dengan hasil 85 tersebut, Indonesia berada di posisi ke-12 sobre 110 negara di dunia yang menjadi subjek penelitian. Persentase Indonesia ini sama dengan Vietnam e Iraque. 2. Pelangaran lalu lintas 8220yang ringan-ringan8221 Tingginya pelanggaran lalu lintas bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat. Data di Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya tercatat catat 589.127 kasus selama tahun 2008 hingga awal 2009, atau rata-rata sehari sekitar 1.000 lebih terjadi pelanggaran. Dari angka tersebut, sekitar 60 dilakukan pengendara sepeda motor, 30 angkutan umum baik Mikrolet, Bis, Metromini dan lainnya, 10 sisanya mobil pribadi. Angka pelanggaran yang tercatat di kepolisian tersebut jauh lebih rendah dari yang sesungguhnya. 3. Pernikahan di bawah Umur Laporan Pencapaian Objetivo de Desenvolvimento do Milenio8217s (MDG8217s) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Rede Educacional para Justica di enam desakelurahan de Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), Dan Kabupaten Pasuruhan (Jawa Timur) menemukan 28,10 informante menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31). Angka tersebut sesuai dados dados sobre BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 de dezembro de Indonesia, yaitu mencapai 25 dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43), Kalimantan Selatan (35,48), Jambi (30,63), Jawa Barat (36), dan Jawa Tengah (27,84). 4. Principal Hakim Sendiri Sebagai illustrasi kasus dapat kita segarkan kembali ingatan kita pada peristiwa hukum principal hakim sendiri, antara lain. Perististiwa Pembunuhan dukun santet di Jawa-Timur, lebih kurang 200 orang dieksekusi mati tanpa proses hukum Komplik di Sambas dan Poso di Sulawesi Kerusuhan di Maluku Kekerasan di NAD Pengrusakan beberapa toko, kios dan rumah oleh mereka yang diketahui berpakaian ninja di DIY dan yang paling pahit Untuk dikenang adalah perkelahian antara sesama anggota DPR RI pada pembukaan sidang tahunan 2001 pada tanggal 01 Nemembro 2001 yang langsung disaksikan oleh ratusan juta rakyat Indonesia melalui layar kaca. Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan phisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif. Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun phisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. 5. Buang Sampah Sembarangan Pemandangan yang namanya sampah itu sudah merupakan kenyataan sehari-hari. Banyak orang membuang sampah sembarangan, dari yang berpendidikan tinggi sampai yang rendah, dari yang kaya sampai yang miskin, dari mereka yang (maaf) menjabat sampai yang tidak menjabat. Sampai-sampai ada orang yang menyatakan bahwa buang sampah sembarangan sudah menjadi tradisi atau budaya. Yah, memang masalah sampah bagaikan lingkaran setan yang tidak ada putus-putusnya. Penanganan sampah gampang-gampang susah. Gampang jika kita semua sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Gampang jika fasilitas persampahan untuk cukup dan terpelihara. Gampang jika semua aturan mengenai persampahan ditegakkan. Gampang jika semua petugas bekerja penuh semangat. Susah, jika sebagian besar masyarakat suka buang sembarangan. Susah jika aturan tidak ditegakkan. Susah kalau fasilitas tidak cukup dan tidak dipelihara. Susah kalau kita saling tuding, saling menyalahkan, saling berlepas diri. 6. Pemukiman di sembarang Tempat Pengaruh pertambahan penduduk di lingkungan perkotaan terhadap kehidupan masyarakat, dapat bersifat positif bersifat negatif. Yang paling banyak disoroti oleh para perencana kota adalah pengaruh negatif pertambahan penduduk, antara lain terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai area de favela. Daerah ini sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan suco timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sujidade penyakit sosial lainnya. Desarmando itu, Mc Gee (1971) memandang bahwa perpindahan penduduk ke kota sering mengakibatkan urbano berlebih yang pada akhirnya menimbulkan banyak masalah yang berhubungan dengan pengangguran, ketidakpuasan di bidang sosial e danificado. Contoh. Pemukiman di pinggir kali, di sekitar rel kereta api, dll. 7. Diskriminasi dan Sara Sampai saat ini para pelaku diskriminasi dan SARA masih terbilang kurang terkena dampak hukum di Indonesia, makanya bisa dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan. Tragedi 13-15 Mei 1998 yang terjadi merupakan peristiwa politik yang sadis, kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia. Tragedi tersebut tentunya tidak berhenti hanya sebagai problematika rasial, tapi telah menjadi momentum pembenaran bagi lahirnya peristiwa kekerasan-kekerasan berikutnya. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, Ketapang, Kupang, Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Poso, Makassar, Medan, Mataram, Yogyakarta, Yayasan Doulos, Banyuwangi, Dan, Banyak laginy lainnya, hanya dilihat sebagai peristiwa politik yang layak disesalkan, Tapi tidak untuk dituntaskan penyelesaian hukumnya. 8. Pengemis Tindakan tegas yang dilakukan Dinas Sosial terhadap pemberi sedekah kepada pengemis di jalan sesuai dengan Perda Nomor 8 de 2007 tentang Ketertiban Umum. Sanksi yang tercantum dalam perda cukup berat, kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp 20 juta. Dan untuk si pemberi sedekah akan didenda Rp 300 ribu. Operasi penertiban sosial sudah menjadi agenda Dinas Sosial dalam menekan angka pengemis jalanan yang terus meningkat tiap tahunnya, terutama menjelang puasa dan Lebaran. 9. Kelakuan Para Pejabat Contoh. Sebanyak 75 mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2004-2009 belum dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, para wakil rakyat itu sudah mengakhiri masa jabatannya pada Selasa (258). Para anggota Dewan kecuali empat pimpinan Dewan diberi fasilitas berupa mobil dinas Toyota Altis 2007. Mobil itu dibeli dengan menggunakan APBD DKI dan berfungsi sebagai mobil operasional. Jadi, begitu anggota Dewan berhenti, mereka wajib mengembalikan mobil tersebut. Masih banyak lagi sebenarnya seperti. Tidur saat rapat paripurna. Kasus suap dan korupsi, berkelahi sampai video porno, kalau semuanya dibahas satu persatu tidak akan cukup. Setidaknya itulah gambaran negatif kelakuan para pejabat yang tidak perlu ditiru.

Perlakuan Akuntansi Hedging Forex

Perlakuan Akuntansi Hedging ForexPada dasarnya, alur akuntansi atas transaksi bermata uang como adalah sebagai berikut: Pada saat terjadinya transaksi pertama kalinya. Nilai transaksi diakui atau dicatat sebesar nilai fakturnya (fatura) Pada setiap pelaporan. (Rupiah) sesuai dengan metode konversi yang dipergunakan, pada saat ini akan diakui KEUNTUNGAN atau KERUGIAN (SELISIH) KURS. Yang dalam bahasa inggrisnya disebut Currency GainLost. Pada saat pembayaran (pelunasan) atas transaksi tersebut (baik itu berupa transaksi atas aktiva maupun kewajiban), nilai transaksi bermata uang asing tersebut akan disetarakan lagi dengan mengkonversikannya menjadi mata uang fungsional (Rupiah). Proses konversi ini akan mengakibatkan adanya KEUNTUNGAN atau KERUGIAN (SELISIH) KURS (Currency GainLost). Tanggal 31 Januari, sebuah perusahaan di Indonesia membeli barang dagangan dari Amerika dengan nilai invoice USD 1.000,00, Tutup buku fiskal pada tanggal 20 Maret, dan pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 30 de abril, dan Sementara itu situa nilai tukar pada saat itu digambarkan sebagai berikut: 28 Pebruari, 1 USD Rp 9,000, - 20 Maret, 1 USD Rp 9,100, - 30 de abril, 1 USD Rp 9,200, - Atas Transaksi diatas, dapat dicatat dengan jurnal entrada: Pada tanggal pembelian (28 Pebruari): Debit. Pembelian Rp 9,000,000, - Kredit. Hutang Dagang Rp 9,000,000, - Pada saat tutup buku fiskal (20 Maret): Nilai tukar telah berubah, rupiah terdepriasi sebesar Rp 100, - 1 USD, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 100 x 1000 Rp 100,000. Ini diakui sebagai kerugian kurs, dan disesuaikan dengan jurnal: Debit. Kerugian (Selisih) Kurs Rp 100,000, - Credito. Hutang Dagang Rp 100,000, - Sedangkan pada saat hutang jatuh tempo. Rupiah terdepresiasi Rp 200, -1 USD dibandingkan saat pembelian dilakukan, Jurnal atas pelunasan hutang ini menjadi: Debit. Hutang Dagang Rp 9,000,000, - Debit. Kerugian (selisih) Kurs Rp 200,000, - Credito. Kas Rp 9,200,000, - Saat Pengakuan Keuntungan atau Kerugian Kurs Dari contoh di atas, jika diperhatikan baik-baik, maka jelaslah KEUNTUNGAN atau KERUGIAN (Selisih) KURS DIAKUI PADA PERIODE DIMANA KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN TERJADI. Dalam contoh di atas kerugian kurs diakui: Pada Laporan Fiskal. Kerugian kurs diakui sebesar Rp 100,000 saja yaitu pada tanggal penutupan buku fiskal (20 Maret). Pada Laporan Komersial. Kerugian kurs diakui sebesar Rp 200,000 pada saat pelunasan (pembayaran) dilakukan (30 de abril) Di akhir tahun buku, secara konsep sesungguhnya perusahaan memiliki 3 (tiga) pilihan: 1). Mengabaikan fluktuasi nilai tukar (akan tetapi, pilihan ini adalah pilihan berbahaya) 2). Melakukan penyesuaian (ajuste do membuat) atas nilai pembelian, yang biasa disebut PENDEKATAN SATU TRANSAKSI (akan tetapi tindakan ini, akan membuat laporan menjadi tidak mencerminkan kejadian ekonomi yang sesungguhnya). 3). Atas perubahan nilai tukar mata uang fungsional (Rupiah) kepada mata uang asing, desarmando mengkui adanya utang, juga diakui adanya keuntungan atau kerugian (selisih) kurs, yang biasa disebut sebagai PENDEKATAN DUA TRANSAKSI. (Pilihan inilah yang paling relevan). Pelaporan Keuntungan Kurugian (Selisih Kurs) Dimanakah keuntungan atau kerugian (Selisih Kurs) di kelompokkan. Karena dalam hal ini, keuntungan atau kerugian kurs terjadi akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang fungsional (Rupiah) terhadap mata uang asing (dalam contoh di atas adalah USD), dimana atas keuntungan atau kerugian kurs tersebut mempengaruhi arus kas masuk atau keluar, maka: KEUNTUNGAN atau KERUGIAN (Selisih) KURS di kelompokkan ke dalam PENDAPATAN LAIN-LAIN (OUTRAS RECEITAS) KEUNTUNGAN atau KERUGIAN (Selisih) KURS menjadi ELEMEN PENAMBAHPENGURANG atas PENDAPATAN BRUTTO. Yang akan menghasilkan PENDAPATAN NETTO. Hubungannya dengan Harga Pokok Penjualan (custo de venda) 8220 NENHUMA, ZERO, ZIL, ZALDA, KAGA ADE, TAK ADA, TAK ADO, ORA ONO 8221.). ). ) Hati-hati, bedakan TRANSAKSI dengan TRANSLASI: TRANSAKSI. Kejadian ekonomi yang sungguh-sungguh MEMPENGARUHI ARUS KAS. TRANSLASI. Hanyalah PERUBAHAN PENGAKUAN NILAI atas ASSET maupun PASSIVO. Akibat adanya KONVERSI NILAI. Kabar gembira bagi yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai CONTABILIDADE DE MOEDA ESTRANGEIRA. Segara akan hadir artikel. TRANSLASI LAPORAN KEUANGAN MATA UANG ASING. Mengenai bagaimana mentranslate (saya pakai istilah MENGKONVERSIKAN) laporan keuangan ber mata uang asing. Untuk semua elemen laporan keuangan yang perlu disoroti, mulai dari penjualan, pembelian, COGS sampai dengan perolehan aktiva tetap dan ganhos retidos. Akan diposting secara bertahap. Dimulai dengan. TRANSLASI HARGA POKOK PENJUALAN (COGS) - baca - setelah BONUS. COBERTURA dibawah BONUS. HEDGING (Antisipasi Terhadap Fluktuasi Kurs) Jika diartikan secara harfiah, HEDGE Pagar Tameng Dalam Financial, HEDGING diartikan sebagai tindakan untuk memindahkan resiko akibat dari fluktuasi kurs (atau suku bunga, atau harga). Jika saja HEDGING benar-benar berfungsi secara efektif, maka seharusnya KEUNTUNGAN atau KERUGIAN KURS tidak akan terjadi. Dan tidak perlu dipusingkan oleh pengakuan (pencatatan) maupun disclosure-nya. Adapun Hedging yang direkomendasikan untuk mengatasi fluktuasi kurs adalah INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIVE. Yaitu Kontrak Pertukaran yang Dimajukan (CONTRATO DE INTERCAMBIO FORWARD). Teknisnya, institusi keuangan setuju untuk menetapkan suatu nilai tukar mata uang yang disepakati untuk dimasa depan yang telah disepakati pula. Contoh. Banco de Devisa (dimana rekening perusahaan) menyetujui perusahaan untuk hedging nilai Tukar Rupiah terhadap USD adalah Rp 9000, - sampai dengan tanggal 30 de abril, Jika saja pada contoh kasus pembelian barang dagangan diatas perusahaan melakukan hedging, maka kerugian kurs sebesar Rp 200,000 tersebut tidak akan terjadi . O ganho de moeda de Pengakuan perdeu a pontuacao no perlu terjadi. Disatu sisi HEDGING akan meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi kemungkinan terjadinya kerugian kurs, di sisi lainnya, perusahaan juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh KEUNTUNGAN KURS. Jika Fluktuasi nilai tukar benar-benar menjadi masalah bagi perusahaan, lakukanlah HEDGING. Jika: IMPORTADOR. Nilai tukar uang fungsional (Rupiah) cenderung melemah. COBERTURA DE LAKUKANLAH. Jika sebaliknya, maka jangan lakukan. EXPORTADOR. Nilai tukar uang fungsional (Rupiah) cenderung menguat. COBERTURA DE LAKUKANLAH. Jika sebaliknya, jangan lakukan. Artikel Lain Yang Terkait. TRANSLASI HARGA POKOK PENJUALAN (COGS) - baca - IDENTITAS PENULIS PUTRA Indonesia Putra e um controlador financeiro que esteve dentro do muro de empresas por no minimo 15 anos, ja esteve em varios cargos de Contabilidade, Tributacao Financeira. Ele esteve envolvido com o nivel de gestao do escritorio do dia a dia. Ele esta atualmente em paixao com a midia online. Blogar e uma das midias de publicacao que ele quer comecar. Veja o meu perfil completoPapel para instrumentos financeiros Beberapa bulan yang lalu, beberapa pihak mempermasalahkan transaksi hedging yang dilakukan oleh Indostat, satu perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan adalah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan antara Indosat dengan pihak induk perusahaan di Singapura. Permasalahan menjadi rumit karena beberapa pihak membawanya menjadi semacam permasalahan politik sejak pihak parlemen turut berkomentar Banyak pihak bertanya-tanya tentang transaksi hedging, apakah benar transaksi hedging yang dilakuan tersebut benar-benar satu penghindaran pajak, pengertian dari hedging menurut pajak dan sejauh mana hedging dapat dilakukan Sehingga dapat diakui oleh pihak pajak. Inilah satu alasan yang mendorong penulisan 8220edging transaccao e tratamento fiscal8221. Tulisan yang telah diterbitkan di majalah Inside Tax ini menjelaskan pemahaman dib transaksi hedging Papel para Instrumentos Financeiros Untuk memahami transaksi hedging, kita dapat melihat IAS (Norma Internacional de Contabilidade) 32 dan 39 yang saling berhubungan dan paling sering menjadi referensi dalam hedge accounting. Hedging sendiri dibagi oleh IAS menjadi Fair Value Hedge, hedge de fluxo de caixa, e Hedges de um investimento liquido em uma entidade estrangeira. IAS juga menjelaskan persyaratan agar satu transaksi dapat diklasifikasikan sebagai hedging. Perlakuan pajak terutama akan menyoroti apakah transaksi hedging akan menghasilkan laba atau kerugian. Satu hal yang menjadi sorotan adalah kemungkinan hedging dilakukan sebagai satu bentuk spekulasi sehingga pihak pajak mungkin menolak kerugian yang dilaporkan dib wajib pajak atas transaksi hedging. Dengan semakin diterima IAS sebagai satu standard di seluruh dunia termasuk di Indonesia, pemahaman akan IAS sebagai pedoman untuk memahami transaksi hedging akan menjadi semakin penting. Catatan. Artikel lengkap bisa dilihat di majalah Inside Tax edisi Juni 2008

Bagaimana Hubungan Moralitas Dan Hukum Forex

Bagaimana Hubungan Moralitas Dan Hukum ForexHubungan Antara Etika, Moral dan Norma Dalam kehidupan sehari-hari etika sangat penting dalam berkomunikasi karena menyangkut perasaan dan harga diri seseorang. Oleh karena itu kita diharapkan dapat memahami makna etika itu sendiri. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti 8220adat istiadat8221 atau 8220kebiasaan8221. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lainnya. Dilihat dari pengertian etika diatas, etika hampir sama dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin mos, yang berarti 8220adat istiadat8221 atau 8220kebiasaan8221. Arti secara harafiah yaitu etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manuscrito harus ocultar baik sebagai manuscrito yang telah di institusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana baiknya sebuah kebiasaan. Etika dan moralitas memberi petunjuk konkret tentang bagaimana manuscrito harus escondido secara baik sebagai manuscrito begitu saja, kendati petunjuk konkret itu bisa disalurkan melalui dan bersumber dari agama dan kebudayaan tertentu. Di dalam kehidupan terdapat banyak norma yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagaimana harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Secara umum norma dibedakan menjadi 2 macam, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma Khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya olahraga, aturan pendidikan, aturab disekolah, dan sebagainya. Norma Umum lebih bersifat umumdan sampai tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Norma umum dibedakan menjadi 3, yaitu norma sopan santun, norma hukum dan norma moral. Por: Andi Kandini (12092526) TEMA. MORALITAS DALAM HUKUM STUDI KASUS. VIDEO PORNO ARIEL PETERPAN SUDUT PANDANG. PENDAPAT MENURUT SEORANG POLISI Moralitas Moral adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai baik-buruknya manusia sebagai manusia. Sedangkan moralitas adalah keseluruhan norma, nilai dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat, jadi moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manuscrito sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai moral erat hubungannya dengan mausia, baik dalam bidang etika yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, maupun bidang estetika yang berhubungan dengan persoalan keindahan, bahkan nilai moral masuk ketika manusia memahami agama dan keyakinan beragama. Untuk mempertimbangkan dan mengembangkan keyakinan diri dan aturan masyarakatnya dibutuhkan pemahaman dan perenungan yang mendalam tentang mana yang sejatinya dikatakan baik, mana yang benar-benar buruk. Hukum Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau diluar masyarakat. Maka manusia-masyarakat-dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban perilaku manuscrito berinteraksi dengan sesamanya agar tidak terjadi kekacauan dan agar tidak terjadi kerugian yang tidak perlu. Hukum berfungsi menjaga tatanan bersama. Tujuan hukum itu sendiri ada 3, yaitu: Keadilan Kemanfaatan Kepastian Hukum Hukum adalah yang mengatur nilai moral. Seperti yang diakatakan di atas, tujuan pertama hukum adalah kebutuhan terhadap ketertiban, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat, manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat perlu adanya kepastian hukum 3.Hubungan Hukum Dan Moral Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali. Moral tanpa hukum hanya angan-angan saja, kalau tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataan mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang imoral, yang berarti terdapat ketidak cocokan antara hukum dengan moral, untuk itu dalam konteks pengambilan keputusan hukum Membutuhkan moral, sebagaimana moral membutuhkan hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa, hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hukum mengatur bagaimana kita berbuat sesuatu, dan moral merupakan fondasi kita dalam mentaati dan menjalankan hukum. Namun dalam kenyataannya terdapat kejadian hukum yang merusak moralitas. Contohnya kita temukan dalam kasus Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari yang menjadi tersangka dalam kasus video porno yang telah beredar di Internet. B. STUDI KASUS ARIEL PETERPAN Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan beredarnya video mesum mirip artis yang melibatkan nama Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari. Banyak orang membicarakan tentang video ini. Perbincangan ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh media massa yang gencar memberitakan, mengulas kasus video porno dalam segala aspek, mulai dari hukum, agama, pendidikan, hiburan, sampai bisnis. Menyangkut aspek hukum, kasus video porno tersebut terkait dengan penerapan Undang-Undang Pornografi yang sampai saat ini masih disebut-sebut masih kontroversial meski sudah disahkan sejak dua tahun lalu. Para praktisi hukum juga membicarakan siapa saja yang akan terkena pasal-pasal dalam UU Pornografi itu. Namun kemyataannya, setelah proses berjalan, yang dihukum cuma Ariel sedangkan Luna Maya, dan Cut Tari hanya dikenakan hukuman wajib lapor. Padahal kalau kita mengacu kepada moral dan hukum, terlihat jelas bahwa ketiga pelaku tersebut pantas untuk mendapat hukuman yang sama karena perbuatan yang mereka lakukan juga sama. Kejadian-kejadian hukum itu pada akhirnya menimbulkan pengaruh sosial yang bermakna bagi masyarakat. Lalu tak kalah penting untuk dipahami, kejadian hukum itu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat khususnya terhadap pengadilan sebagai sumber keadilan dan hukum yang berlaku pada umumnya. Berdasarkan studi kasus diatas menurut pendapat saya jika ditinjau dari sudut pandang seorang polisi adalah: Keadilan dan Kepastian Hukum Selaku aparat penegak hukum (polisi), langkah-langkah yang akan saya lakukan agar kasus ini dapat berjalan dengan baik serta mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum adalah Sebagai berikut: Pihak kepolisian akan bekerjasama dengan para ahli IT untuk membuktikan keaslian dari video tersebut (video bukan hasil rekayasa). Jika video tersebut telah terbukti keasliannya, maka selanjutnya pihak kepolisian akan menyelidiki apakah ketiga pelaku adegan mesum tersebut benar-benar tiga orang figura publica yang sekarang ini sedang naik daun, yaitu Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari. Pihak kepolisian akan memanggil ketiga figura publica tersebut untuk diminutai keterangan sebagai saksi. Di sini pihak kepolisian masih belum bisa menetapkan ketiga figura publica tersebut sebagai tersangka. Pihak kepolisan masih menetapkan ketiga figura publica tersebut sebagai korban. Pihak kepolisian akan focus melakukan pengejaran terhadap pengedar atau penyebar dari video tersebut dan akan mencari tahu apa motivo di balik penyebaran video tersebut. Pencarian ini tentunya tidak lepas dari bantuan para ahli IT. Sehingga yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka adalah para pengedar atau penyebar dari video tersebut. Pengedar dari Video tersebut sudah terbukti melanggar Pasal 27 UU ITE karena dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik danatau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jika kita merujuk kepada UU pornografi, pelaku dari video mesum tersebut tidak dapat dihukum, karena terbentur kepada pengecualian sebagaimana yg tercantum dalam UU Pornografi, yaitu dengan ketentuan pengecualian untuk konsumsi pribadi. Jika video tersebut dibuct berdua dan tidak ada yang tahu hal itu tidak akan jadi masalah. Akan tetapi yang menjadi permasalahn sekarang adalah video tersebut sudah menyebar dan semua orang sudah tahu akan hal itu. Tersebarnya video ini membuat ketiga figura publica tersebut terjerat hukuman berlapis (terjerat pasal berlapis). Jika terbukti benar bahwa pelaku video mesum adalah ketiga figura publica tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Ariel akan ditetapkan sebagai tersangka. Ariel sudah memenuhi unsur pidana, karena berbuat dalam keadaan sadar dan bahwa perbuatan tersebut adalah salah. Selain itu, Ariel juga terjerat pasal dari sejumlah UU, diantaranya adalah: Pasal 4 UU Pornografi terkait dengan tindakan memproduksi materi pornografi. Kalau terbukti menyebarkan atau memperlihatkan pada orang lain, ia juga dijerat lewat UU ITE Pasal 27 ayat 1. Selain itu, Ariel juga bisa dikenai pasal 282 KUHP terkait menyiarkan atau mempertunjukkan tindakan asusila. Ariel juga bisa dikenai pasal tentang perzinahan jika suami Cut Tari mengaku keberatan. Luna Maya dan Cut Tari juga berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya diperiksa oleh pihak kepolisan secara intensif sebagai saksi dari tersangka Ariel. Luna Maya dan Cut Tari bisa terjerat dengan Pasal 282 KUHP tentang kesusilaan dan UU Pornografi. Luna Maya dan Cut Tari bisa menjadi tersangka karena ikut andil dalam memproduksi materi pornografi. Pihak kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin agar pengedar dan ketiga pelaku video mesum tersebut dihukum seberat-beratnya. Jika vonis yang dijatuhkan itu terlalu ringan, maka tidak akan menimbulkan efek jera pada si pelaku. Hukuman yang ringan dapat membawa dampak negatif bagi moral bangsa, takut jika kasus serupa akan terulang dikemudian hari. Kemanfaatan Menurut saya, selaku aparat penegak hukum (pihak kepolisian), beredarnya video mesum ini tidak memberikan manfaat apa-apa, karena: Seorang Ariel dengan video porno asusilanya itu telah menyebabkan kerugian secara moralitas buat anak-anak bangsa (menyebabkan rusaknya moralitas anak-anak Bangsa Indonesiagenerasi penerus bangsa). Efek sosial terhadap perkembangan mental seorang anak yang melihat tayangan video asusila ini tidak akan mudah terhapus dalam memori ingatannya. Kemungkinan untuk ditirunya adegan tersebut oleh anak-anak sangat besar. Sehingga disini sangat diperlukan pengawasan dan bimbingan dari orang tua agar anak-anak mereka tidak melakukan seperti apa yang ada dalam video tersebut. Namun, Penetapan artis Nazriel Irham alias Ariel Peterpan sebagai tersangka dalam kasus video mesum ini secara tidak langsung memberi pengaruh positif, diantaranya adalah: dapat dijadikan referensi hukum untuk kasus serupa. Ini untuk memberi efek jera bagi para pelaku pornografi. Penahan Ariel sebagai suatu kemajuan untuk memberantas pornografi. Sejarah mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa bukan karena ekonominya, melainkan karena moralnya. Jika moral seseorang sudah bobrok, dia akan dengan sangat mudah dikuasai. Jika moral sudah bobrok, perbuatan bejat apapun akan dengan mudah dilakukan. Jika kejahatan sudah menjadi hal biasa, norma-norma dan susila terkoyak, tata nilai rusak, dan bangsa inipun hancur. Mari bangkit sebelum kehancuran tiba.

Pengertian Asas Fiksi Hukum Forex

Pengertian Asas Fiksi Hukum ForexDalam hukum terdapat azas perundang-undangan, antara lain: 1. Azas legalitas, berisikan nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali, yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada ketentuan atau undang-undangnya. Hal ini dapat dipahami bahwa segala perbuatan pelanggaran atau kejahatan apapun tidak dapat dipidana atau diberi hukuman bila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. 2. Lex specialis derogat legi generali, artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Atau segala undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau mengesampingkan undang-undang yang umum. Contoh. Apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga, maka pelaku dapat dikenai UU KDRT. Bukan KUHPidana. Pemakaian hukum yang khusus ini antara lain karena hukumannya yang lebih berat Dibandingkan dengan KUHPidana. 3. Lex posteriori derogat legi priori, artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Maksudnya ialah, UU yang baru mengabakan atau mengesampingkan UU yang lama dalam hal yang sama. Dengan kata lain UU yang baru ini dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan serta mengoreksi UU yang lama. Sehingga UU yang lama sudah tidak berlaku lagi. 4. Lex superior derogat legi inferiori, artinya hukum yang urutan atau tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang lebih rendah. Bila terdapat kasus yang sama, akan tetapi ketentuan undang-undangnya berbeda, maka ketentuan undang-undang yang dipakai adalah UU yang tingkatnya lebih tinggi. Contoh. UU lebih tinggi dari PP, maka PP diabaikan dan harus berpatokan pada UU. Oleh. Abdurrahman Misno Sebuah pertanyaan yang menarik untuk dijawab adalah 8220Kenapa hukum Islam bisa diterima oleh manuscrito dengan berbagai tradisi dan budaya yang berbeda8221 untuk menjawab hal ini maka kita harus melihat hukum Islam sebagai sebuah realitas geral. Dalam hal ini bagaimana sebenarnya azas dan prinsip hukum Islam yang bersifat umum dan bisa diterima oley manusia pada umumnya. Beberapa azas dan prinsip hukum Islam yang bersifat universal adalah. uma. Azas Nafyul kharaji. Meniadakan kepicikan, artinya hukum O Islao foi criado por diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsahkeringanan. B. Azas Qillatu Taklif. Tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam isu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. C. Azas Tadarruj. Bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. D. Azas Kemuslihatan Manusia, Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya. E. Azas Keadilan Merata, artinya hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya. F. Azas Estetika, artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakanmemperhatiakn segala sesuatu yang indah. G. Azas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang Berkembang Dalam Masyarakat 8212 Hukum Islamismo dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adatkebiasaan suatu masyarakat. H. Azas Syara Menjadi Dzatiyah Islam, artinya Hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Selain adanya azas, Hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang berdiri di atasnya hukum Islam, Adapun prinsip-prinsip dari hukum Islam adalah. Prinsip Pertama. Tauhid. 1 Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manuscrito ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La8217ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Isla merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manuscrito dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manuscrito kepada keseluruhan kehendak-Nya. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Quran dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Ala, maka orang tersebut dapat dikateegorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q. S. ke 5 Al-Maidah. 44, 45 dan 47). Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai berikut. uma. Prinsip Pertama. Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara 8212 Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah. B. Prinsip Kedua. Beban hukum (takli8217f) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, jiwa penyuciano (tajkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur 8212 Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentukaktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum Ibadah, yaitu Azas kemudahanmeniadakan kesulitan. Dari azas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut. uma. Al-ashlu fii al-ibadati tauqifu wal ittiba8217, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya b. Al-masaqqah tujlibu at-taysiir. Kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan Prinsip Kedua. Keadilan. Keadilan dalam bahasa Arabe memiliki sinonim kata yaitu al-mi8217zan (keseimbanganmoderasi). Kata keadilan dalam al-Quran kadang diekuifalenkan dengan al-qist. Al-Mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Syura: 17 dan Al-Hadid: 25. Termo keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah SWT tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Penggunaan term 8220adilkeadilan8221 dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut. uma. QS. Al-Maidah. 8, Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintan dan kebencian memungkinkan manuscrito tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi) b. QS. Al-An8217am. 152, Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalahberdagang c. QS. An-Nisa. 128, Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri d. QS. Al-Hujurat. 9, Keadilan sesama muslim e. QS. Al-An8223am. 52, Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Prinsip Ketiga. Amar Makruf Nahi Mungkar. Hukum Islamismo digerakkan untuk merekayasa umat manuscrito untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi engenharia social hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran. 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Prinsip Keempat. KebebasanKemerdekaan (Al-Huriyyah). Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agamahukum Islao islam is to not akkkk, pt. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islao dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah. 256 dan Al-Kafirun: 5) Prinsip Kelima. PersamaanEgalite (Al-Musawah). Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Prinsip Keenam. Saling Membantu (At-Taawun). Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip Ketujuh. Toleransi (At-Tasamuh). Prinsip toleransi yang dikehendaki Islamismo adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islao islamico, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Isla e daniquia pihak lainnya. 1 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya. Lathifah Press, 2009, hal. 71.

Penyalahgunaan Kekuasaan Hukum Forex

Penyalahgunaan Kekuasaan Hukum ForexSejumlah akademisi dan aktivis antikorupsi Malang, Jawa Timur melakukan Konferensi Pers mendesak pengusutan kasus Banco Skandal Century. Press release de Berikut adalah tersebut. Untuk kontak lebih lanjut silahkan hubungi: Uli Parualian Sihombing, Direktur Centro de Recursos Juridicos da Indonesia (ILRC). HP. 0817 6683013, Radian 08123521292 dan Ali Safaat 081317998948 Siaran Pers: Pengajar Hukum Tata Negara dan HAM Jawa Timur Menyimak perkembangan pengusutan skandal Banco Century akhir-akhir ini, telah memperlihatkan sejumlah indikasi yang mengundang kekhawatiran publik. Kekhawatiran ini didasarkan atas, pertama, sangat lambatnya kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dan membongkar tindak pidana korupsi pasca dibebaskannya Bibit-Chandra. Meskipun, Anggodo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 2 hari lalu, ini merupakan perkembangan yang positif yang masih menyentuh kepada siapa mente mestra adanya mafia perbankan dan siapa yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, mekanisme ketatanegaraan melalui Pansus Century di DPR, tidak menunjukkan arah yang jelas, lamban, dan terkesan seperti teatrikal politik mafia. Perdebatan dengan pertanyaan yang kurang bermutu, komentar yang melanggar kepatutan, serta kesan yang sekadar menutup-nutupi kekeliruan sejumlah pejabat yang bertanggung jawab, kian menambah rasa ketidakpercayaan publik terhadap bagaimana pengusutan skandal Banco Century hingga ke akarnya. Ketiga, langkah lembaga kepresidenan melalui pembentukan Satgas Mafia Hukum, dengan projetam a mafia membongkar de Rumah Tahanan, cuponte apresiatif. Namun, langkah tersebut sangatlah keliru dari segi ketatanegaraan, terutama mereproduksi kelembagaan baru namun tidak diikuti langkah dengan memperkuat posisi KPK, Komisi Yudisial (KY), dan kesungguhan reformasi di jajaran Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dikhawatirkan hanyalah memindahkan perhatian publik terhadap pengusutan Skandal Bank Century serta mafia hukum yang melibatkan petinggi Polri dan Kejaksaan Agung. Dengan situasi inilah, kami menilai bahwa perkembangan pengusutan Skandal Bank Century mulay menuju ke situasi sekadar pencitraan politik dengan merespon kasus tersebut sebagai kesalahan adminstratif dan terbatas pada pertanggungjawaban pidana penyuapan. Selain itu, pemberantasan mafia belum cukup berani menyentuh ke jantung dan urat nadi sejumlah lembaga negara sebagai penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas bekerja rapinya mafia hukum. Atas dasar kekhawatiran dan penilaian tersebut, kami: 1. Menyayangkan bekerjanya Pansus DPR yang terkesan melakukan pencitraan politik mafia dalam penegakan hukum atas pengusutan skandal Banco Century, sehingga pengungkapannya menjadi kian tidak jelas, tidak strategis dan jauh panggang dari api. 2. Mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Meneruskan upaya mengusut pertanggungjawaban pidana korupsi hingga ke sejumlah pejabat negara yang terlibat dalam skandal Banco Century, dan mengupayakan pengembalian aset-aset negara yang telah dijarah untuk kepentingan politik tertentu. 3.Menegaskan bahwa pembaruan hukum tidaklah pernah berhasil tanpa memangkas mata rantai mafia penegakan hukum yang berada di jajaran Kepolisian, Kejaksaan Peradilan, serta komitmen politik tegas, berani dan bertanggungjawab dari parlemen maupun lembaga kepresidenan. Malang, 16 Januari 2010b. Mencampuradukkan wewenang c. Bertindak sewenang Secara Yuridis untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang (penggunaan wewenang yang melanggar hukum) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Ini sejalan dengan konsep hukum, 8220Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan8221 (geen bevoegdheis zonder verantwoordelikjkheid atau nao ha autoria sem responsabilidade). (Nur Basuki, Minarno, 2009 hal 75-76). Ini membuktikan bahwa dalam hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun tidak Semua Pejabat Yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab Karena Harus dapat melihat apakah Pejabat Yang bersangkutan Yang memikul Jabatan tersebut, baik dilihat dari Cara memperoleh dan menjalankan wewenang. Atau menurut LJA Damen, 2005: 57 yang mengatakan bahwa 8220 ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada orgao pemerintahan dengan tujuan tertentu 8221. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan Wewenang. Di dalam hukum administrasi asas legalitaskeabsahan (legaliteit startselwetmatigheid van bestuur) mencakup tiga aspek, yaitu: wewenang, prosedur, dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang8211undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya. Indriyanto Seno Adji, membro da Penguin Penguin, Wewenang Dengan Mengutip Pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya 8220 detournement de pouvoir 8221 dengan 8220 Freis Ermessen 8221, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu. 1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan Yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan 2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan Pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang - undang Mistos atau peraturan-peraturan, 3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur deitado agar terlaksana Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang atau 8220 detournement de pouvoir8221 adalah perbuatan Pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam Lingkungan Ketentuan peraturan perundang-undangan. uma. Melampaui wewenang Menurut Wiktionary, 8220 melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi ponto kedua: 8220 yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain eang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban Hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik 8221. Contoh. Dalam urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) misalkan di kota Makassar. IMB dikeluarkan surat yang berkepala kop 8220Dinas Pengawasan Bangunan Daerah8221, tidak lagi menggunakan surat dengan kop Walikota Makassar. Dengan perubahan tersebut seolah-olah wewenang telah dialihkan kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, tidak lagi menjadi wewenang Walikota. B. Mencampuradukkan wewenang Pengertian kedua ini sejalan dengan asas larangan untuk mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa 8220 pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain8221. Dengan demikian apabila instansi pemerintah atau pejabat pemerintah atau alat administrasi negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus (masalah konkrit), maka keputusan yang dibujo tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikan kekuasaanwewenang tersebut. Contoh. Seorang pejabat yag menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan (ambtshalve) kemudian terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang, sebagai ilustrasi. Gubernur Bank Indonesia (BI) mengesahkan kebijakan 8220dana talangan8221 untuk menanggulangi dampak krisis global. Kebijakan atau Beleid yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk Peraturan BI. Akan tetapi pengesahan yang dilakukan oleh gubernur BI tersebut dikarenakan telah menerima suap. C. Bertindak sewenang-wenang Menurut Sjachran Basah 8220 abus de droit8221 (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaiamana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialitas). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan. Contoh. Pengguna Anggaran (kepala Dinas Kebersihan akan melakukan pembelian alat pengelohan sampah Kepala Dinas (kadis) tersebut menunjuk salah satu Kepala Seksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Atas dasar pelimpahan wewenang, selanjutnya Kepala Seksi membentuk Panitia Lelang (Panitia Tender), Panitia Lelang e Kepala Seksi Yang telah ditunjuk tersebut tidak melaksanakan lelang sesuai wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya melainkan dengan cara melakukan penunjukan langsung (PL) dengan tujuan untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan cara seperti yang berakibat merugikan keuangan negara Kesimpulan. Penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketigaa istilah tersebut memiliki arti yang sama bahwa Sama-sama menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan wewenang. Substansi yang ingin dijelaskan sama tetapi cara penerapanperlakuannya yang berbeda, baik itu dilihat dari penyimpangan akibat perentangan aturan baik yang diatur dalam undang-undang, pelaksanaan nos Wenang pejabat lain ataupun melebihi dari apa yang sepatutnya dengan ketentuan. Nur Basuki Minarno, 2009. Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Palangkaraya. Laksbang Mediatama, hal 72-79. Wikcionario. Melampaui wewenang. Id. wiktionary. orgwikimelampauiwewenang Sjachran Basah. 1985. Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni, Bandung, hal. 223 Salim, Agung. 2011. Penggunaan Wewenang Menurut Hukum dan Praktik Administrasi Negara. Agussalimandigadjong. blogspot201101tulisan-artikel14.html Penulis. Ririn Puspitasari Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi Artikel PENYALAHGUNAAN WEWENANG ini dipublish oleh Ririn Puspitasari pada hari Jumat, 03 de outubro de 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar. sudah ada 2 komentar: di postingan PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Daftar Master Forex Indonesia Untuk

Daftar Master Forex Indonesia UntukPELUANG USAHA UNTUK ANDA. Bagi Anda yang ingin menjadi Mestre agen pulsa Ketik DAFTAR. MASTER. NAMA. NOHP Kirim ke 081513977089. Kenapa Master agen 1. Harga lebih murah dari agen biasa 2. Dapat mendaftarkan agen 3. Peluang mendapatkan pasif rendimento yang lebih besar 4. Dapat menjadi penyuplai Deposito untuk agen di bawah Anda 5. Dapat transaksi apa chatice 6. Dapat memantau Agen 7. Dapat merubah harga Agen Kenapa memilih kami. 1. Free biaya pendaftaran. 2. Harga voucer pulsa yang kami berikan sangat murah. 3. Produk dan transaksi sangat lengkap mulai dari Voucer pulsa, Voucer jogo online, Token PLN, Pembayaran tagihan PLN, Telkom mais rapido 4. Transaksi cepat dan akurat 24 jam non stop. 5. Stok fornecedor voucer pulsa yang selalu terjaga. 6. Satu chip multi untuk semua operador seluruh Indonesia. 7. Bisa transaksi isi pulsa via sms e YM. 8. Responda sms gratis. 9. Bisa di downlinekan (renda pasif). 10. Deposito saldo via TIKET sehingga saldo terisi otomatis (tanpa memerlukan konfirmasi). 11. Servico ao cliente Dukungan penuh via Chat YM atau telphone. Informacao lebih lanjut kunjungi oimreload Responda BELAJAR BISNIS ONLINE MAUPUN OFFLINE DARI AHLINYA. Orang ini terbukti telah berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan..dan beliau juga berbaik hati membantu orang untuk berhasil. Banyak sekali orang yang telah beliau bantu berhasil..silahkan lihat kesaksian dari banyak murid beliau yang berhasil. Sukses Ini mungkin jawaban atas pertanyaan Anda..kalau anda mau trus membaca, membuka dan mempelajari websitenya yang sangat menarik dengan seksama sampai selesai. Anda suka online Anda biasa online Anda sering cari info di internet tentang bagaimana cara mencari uang atau mengembangkan usaha lewat online internet tetapi meskipun sudah berputar beribu-ribu kali de internet Anda belum juga menemukannya Anda mungkin seperti saya dulu..untunglah saya akhirnya menemukan jawabannya dan Saya ingin berbagi kebahagiaan ini dengan Anda. Anda harus berhati-hati, Banyak sekali penipuan di internet, sampai saya menemukan site ini yang benar-benar jujur ??dan luar biasa: (klik atau copy colar link di atas) ini bukan MLM, dinheiro jogo, asuransi, forex, membro obter membro, Perekrutan agen atau pay perclick (ppc) dsb. Tapi murni tentang PENDIDIKAN INTERNET de BELAJAR STRATEGI BISNIS DARI 3 HAL BESAR DI DUNIA BISNIS YANG MENGHASILKAN SECARA KONTINU yang akan mengubah paradigma Anda tentang internet. Disini disediakan Laboratorium untuk belajarnya, ada pendampingan terus menerus dari pakarnya, ada kantornya dengan alamat yang jelas, ada nomer telepon yang bisa Anda hubungi, ada live Chat dengan YM..dsb. Jadi sangat jujur ??dan Aman Buat Anda Sukses. Live Chat Komunitas Bisnis Afiliasi Peluang Usaha Digital Di DigieClubacirccent selain bisa mengUpdate Status, Atualizacao Mood, Live Chat, Melihat Status do Perfil, Menambahkan Teman, Mengirim Pesan, Mengirim Smiley dan Mengirim Testemunho, Anda juga bisa mendapatkan penghasilan di Bisnis Afiliasi sampai dengan Milyaran Rupiah dan Para mais informacoes, clique no botao "Pagina inicial", clique no botao direito do mouse, clique no botao direito do mouse, clique no botao direito do mouse, clique no botao direito do mouse, e clique no botao direito do mouse. TV dan bahkan Jogo Online yang bisa Anda jual atau pakai sendiri. Untuk bergabung di DigieClubacirccent silahkan hanya dengan mengklik link digie. co. idHERTASMIN terimakasih semoga sukses selalu quotDIGIECLUB BUKAN CUMA SEKEDAR BISNIS dan BUKAN BISNIS BIASAquot Responda BELAJAR BISNIS ONLINE MAUPUN DESLIGADO DARI AHLINYA. Orang ini terbukti telah berhasil keluar dari lingkaran keterpurukan..Dan menjadi sukses, beliau juga berbaik hati membantu orang untuk berhasil. Banyak sekali orang yang telah beliau bantu berhasil..silahkan lihat kesaksian dari banyak murid beliau yang berhasil dgn membuka websitenya. Sukses Ini mungkin jawaban atas pertanyaan Anda..kalau anda mau trus membaca, membuka dan mempelajari websitenya yang sangat menarik dengan seksama sampai selesai. Anda suka online Anda biasa online Anda sering cari info di internet tentang bagaimana cara mencari uang atau mengembangkan usaha lewat online internet tetapi meskipun sudah berputar beribu-ribu kali de internet Anda belum juga menemukannya Anda mungkin seperti saya dulu..untunglah saya akhirnya menemukan jawabannya dan Saya ingin berbagi kebahagiaan ini dengan Anda. Anda harus berhati-hati, Banyak sekali penipuan di internet, sampai saya menemukan site ini yang benar-benar jujur ??dan luar biasa: (klik atau copy colar link di atas) ini bukan MLM, dinheiro jogo, asuransi, forex, membro obter membro, Perekrutan agen atau pay perclick (ppc) dsb. Tapi murni tentang PENDIDIKAN INTERNET dan BELAJAR STRATEGI BISNIS DARI 3 HAL BESAR DI DUNIA BISNIS YANG MENGHASILKAN SECARA KONTINU (BISNIS KONVENSIONAL OFFLINE, BISNIS ONLINE INTERNET, DAN BISNIS PROPERTI) yang akan mengubah paradigma Anda tentang internet. Disini disediakan Laboratorium untuk belajarnya, ada pendampingan terus menerus dari pakarnya, ada kantornya dengan alamat yang jelas, ada nomer telepon yang bisa Anda hubungi, ada live Chat dengan YM..dsb. Jadi sangat jujur ??dan Aman Buat Anda Sukses. Pajak penghasilan untuk uang yang dihasilkan di luar negeri Introducao: Saya seorang mahasiswa fakultas ekonomi, berdomisili di Indonesia ... Saya melakukan aktifitas perdagangan marginforex dengan menggunakan jasa corretor luar negeri ... judia do sexo feminino querido, querido, querido, querido. Karena saya terus mengakumulasikan keuntungan saya (keuntungan tidak pernah saya ambil), maka modalequity saya terus membesar..sehingga skrg saya mulai memperhatikan persoalan pajak, krn saya takut nantinya akan jadi masalah bagi saya di kemudian hari .. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah semua keuntungan yang pernah saya dapat (dari dulu sampai sekarang) dimana keuntungan tersebut saya tambahkan lagi ke modal sebelumnya (tdk saya ambil) itu adalah objek wajib pajak atau, keuntungan yang saya tarikambil saja yang menjadi wajib pajak 2. Sekarang saya tidak mempunyai NPWP Apakah ketika nanti saya mendaftarkan diri sbg wajib pajak, penghasilan yg pernah saya peroleh sebelumn Ya itu menjadi utang pajak dan harus dibayar 3. Saya sudah mengunjungi situs Pajak. go. id..disitu saya baca bahwa: keuntungan yang diperoleh dari selisih mata uang juga menjadi objek pajak penghasilan. Apakah penghasilan yg saya peroleh dari margem negociando dari corretor yg ada di luar negeri jg dikenakan pajak 4. Jika penghasilan yang saya peroleh dikenai pajak, berapakah kira2 tarknya eang saya pahami dari Pajak. go. id, jika penghasilan tahunan 300-500 jt maka Akan dikenakan tarif 20 - 30 ..apakah memang harus bayar segitu atau ada pertimbangan lain. Sampai disini dulu pertanyaan saya. Saya berharap ada seorang expertpakar yg bersedia menjawab..krn saya tidak ingin terkendala masalah di kemudian hari krn modal saya terus semakin besar .. Resposta Congrat bro, voce esta ganhando o jogo setahu aku, penghasilan dari trading forex itu tidak dikenakan pajak, beda dengan Estoque de negociacao, itu klo kita trading di Indonesia, tapi gak tau juga klo tradingnya di luar, sebaiknya anda datang saja ke kantor pajak terdekat, sekarang itu orang pajak sudah bagus dalam pelayanannya, aku yakin mereka akan dengan senang hati memberi solusi atas problema anda jelasan Pada orang pajak bahwa penghasilan anda berasal dari trading forex, jangan lupa tunjukkan bukti transaksi conta anda walaupun nanti tidak dikenakan pajak secara langsung, toh nantinya kalau anda belanjakan uang anda di Indonesia, transaksi anda itu akan dikenakan pajak juga jangan tunggu lagi segera saja ke Kantor pajakMaster-Forex-Indonesia Semua membro tunduk amp terikat kepada Peraturan dan Kondisi yang ditetapkan oleh pihak Perusahaan Setiap Membro perlu melengkapi dados dengan benar untuk isian formulir Registrasi Pendaftaran dengan mengisi informada yang sesuai dengan keadaan sebenarnya: Nama lengkap, Email (alamat email harus valido), No. Telepon, No. KTPSIM, Nomer Rekening Bank (Bank BCA). Nama pemilik rekening harus sama dengan nama membro. Bagi yang belum mempunyai rekening BCA bisa dikosongkan dulu atau menggunakan Rekening Ahli Warisnya. Kesalahan pengisian data og membro bukan tanggung jawab pihak perusahaan Membro bisa melakukan pendaftaran lebih dari 1 conta. Biaya keanggotaan Membro sebesar Rp. 300.000 por conta. Conta keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kecuali hanya kepada ahli warisnya. Perusahaan tidak akan bertanggungjawab apabila terjadi pemindahan conta kepada orang lain bukan kepada ahli warisnya Segala bentuk pembayaran dianggap sah jika langsung ditransfer ke rekening Admin perusahaan. Pembayaran diluar ketentuan tersebut dilar tanggung jawab perusahaan jika terjadi masalah di kemudian hari Biaya Keanggotaan yang telah dibayarkan tidak dapat dibatalkan Aktivasi akan dilakukan secepatnya dengan toleransi paling lambat 1X24 jam setelah Membro melakukan Konfirmasi Pembayaran. Untuk aktivasi pada hari yang sama, Konfirmasi pembayaran harus dilakukan maksimal sd jam 20,00 WIB. Apabila konfirmasi transferencia dilakukan setelah jam 20,00 WIB, maka Aktivasi akan dilakukan keesokan harinya. Membro de Setiap bertanggung jawab menjaga kerahasiaan Login membro yaitu username dan passwordnya. Segala penyalahgunaan Login member menjadi menjadi tanggung jawab member sendiri Pihak perusahaan tidak akan menolerir segala kegiatan SPAM yang dilakukan Membro. Jika kami menerima Queixa-se de Pihak Lain tentang SPAM yang dilakukan Membro da telah dilakukan Verifikasi kebenarannya, Admin akan memblokir sementara Membro da Conta yang melakukan Spamming. Jika ada komplain untuk kedua kalinya, maka Membro do cliente akan dihapus tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu Segala isi materi yg diposting atau diupload sepenuhnya merupakan tanggung jawab Membro sebagai pemasang. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas isi materi Postando baik itu berupa tulisan atau gambar Membro dilarang memasang link Situs yang menawarkan Programa Virus, E-mail Massal, Judi dan Pornografi Dilarang untuk memasang pena yan menjual atau mencari barang atau jasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ( Narkoba, Senjata Api dan Obat-obatan Terlarang) Dilarang untuk memposting gambarfoto yang melanggar hak cipta yang terdaftar secara hukum, paten, merek dagang maupun hak cipta intelektual dari pihak lain Dilarang que contabiliza o link materi atau yang berisikan: Bisnis Online, Program Reseller, Program Affiliate Programa atau Mulinvelvel lainnya. Dilarang keras untuk memposting dengan kata-kata tampa kerja dapat uang, duduk diam manis dapat uang atau sejenisnya yang menggunakan kata-kata memikat. Sekali lagi saya sebagi admin saya tidak mau setiap membro yang bergabung di perusahaan merasa tertipu..sebagai membro perusahaan belajarlah untuk mengiklankan sesuatu tampa harus menggunakan kata-kata yang memikat gunakan gaya bahasa yang membuat membro baru penasaran untuk mempelajarinya. Dilarang untuk memtuando materi dengan menggunakan kata-kata atau gambar maupun penulisan yang sifatnya menyerang, mencemarkan individu maupun kelompok tertentu, mengandung SARA, Politik, kasar, kotor atau yang terdapat unsur Pornografi atau berisi link ke situs Pornografi dan Judi Membro juga dapat mempromosikan berbagai produk Yang akan di jual melalui postando Membro dilarang memalsukan, menutupi, memanipulasi identitas perfil atau materi pena yan mengarah kepada tindakan penipuan atau tindakan lainnya yang dapat merugikan pihak lain Membro setuju untuk tidak menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan member , Pengunjung, ataupun pengelola situs perusahaan Membro setuju untuk menjaga nama baik perusahaan dari perbuatan yang merugikan orang lain Penggunaan seluruh fasilitas perusahaan oley member adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan resiko member. Penyalahgunaan fasilitas, pembobolan, dados penurios atau usaha apapun untuk menembus sistema jaringan perusahaan merupakan tindakan yang melanggar hukum Segala pelanggaran terhadap semua Peraturan tersebut diatas akan dikenakan Sanksi berupa penghapusan Membro da conta tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu. Conta yang dihapus otomatis akan menghilangkan hak-hak membro terhadap fasilitas dan Bonus-bonus yang diterima Segala bentuk Pajak Penghasilan dari Programa ini menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Membro Hak cipta perusahaan dilindungi undang-undang yang berlaku. Dilarang menyadur, mengutip, menyalin, sebagian atau seluruh isi yang terdapat di dalam situs perusahaan kedalam bentuk apapun dan untuk kepentingan apapun tanpa ijin dari pengelola situs perusahaan Segala Peraturan dan Kondisi yang belum diatur Dan Dibutkan diatas, sewaktu-waktu dapat ditambahkan dan akan diumumkan di Site perusahaan Info: (por intervalo 12:00) SJAJ Regional JatimJatengJabarBali Turuuuunnnnn. Silakan cek harga dan trx isi pulsa yang banyak. Buuruuaan. Kode APSP aberto. Deposito de Trx segera SP5AP55.400, SP1010.100, AP1010.100, AP2019.900 Pulsa simPATI 20ribu Nasional TerMurah, S2019.950 Buruaan ... Pendaftar Terakhir: 085730000xxx andoko surabaya Tgl Junte-se: 18-11-2010 081391054xxx RAHMA KENDAL Tgl Join : 18-11-2010 0818246xxx Pulsatrix Surabaya Tgl Junte-se: 18-11-2010 087822101xxx CIPONGKOR CIPONGKOR Tgl Junte-se: 18-11-2010 081310321xxx SEIFKEL JAKARTA Tgl join: 18-11-2010 085651284xxx ARIFCELL SURABAYA Tgl join: 18-11-2010 083870807xxx Novita Cijantung Tgl junte-se: 18-11-2010 081703167xxx Pulsa Murah Jkt Tgl junte-se: 18-11-2010 087892273xxx TRIA YULIANA KISARAN Tgl junte-se: 18-11-2010 085646632xxx PULSA MURAH MALANG Tgl join: 18-11-2010 081373305xxx HERI PALEMBANG Tgl junte-se: 18-11-2010 Harga Pulsa Flexi Turun: F55.050, F109.825, F2019.350 u cek harga, ketik: HRG. produk atau HRG. kode contoh: HRG. AS atau HRG. S10 kirim ke SMS Center

Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum Forex

Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum ForexBrierly Napitupulu Magister Kenotariatan Assalamualaikum Wr. Wb Dunia Notaris penuh dengan liku-liku, Pengetahuan tentang Hukum Mutlak diperlukan untuk menekuni Profesi ini (Deslaming dasar Ilmu Agama tentunya yang menjadi dasar segala sesuatu), selalu mau tahu, selalu belajar, dan berbagi itulah kuncinya. Mari sama-sama belajar dan berbagi. Tulisan dalam Blog ini saya ambil dari beberapa soma terutama rubik konsultasi hukum paling banyak saya ambil dari website hukumonline dan ada beberapa yg saya tulis sendiri, bagi yg tulisanartikelnya saya masukan di Blog ini mudah2an amalnya diterima por Ala Swt, terhadap artikel tanya jawab hendaknya hanya dipakai Sebagai Pegangan dan sebaiknya dikonsultasikan kembali dengan yang Ahli. Wassalamualaikun Wr. Wb Lihat profil lengkapkuA. PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM ARTI LUAS Perkumpulan yang dikenal secara luas antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, koperasi dan perseroan terbatas. Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum sudah diuraikan secara panjang lebar dalam bab sebelumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat badan hukum adalah anggaran dasarnya memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Sedangkan anggaran dasar perkumpulan tidak berbadan hukum tidak memperoleh pengesahan Dari Pemerintah. Selanjutnya dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai perkumpulan yang tidak berbadan hukum antara lain adalah persekutuan, persekutuan firma, persekutuan komanditer. Macam-macam bentuk perkumpulan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1. kepentingan bersama 2. kehendak bersama 3. tujuan bersama dan Macam-macam bentuk perkumpulan yang dikenal dalam praktek adalah kelompok, perhimpunan, perserikatan, ikatan, kepanitiaan, asosiasi, persatuan dan Sebagainya. Pada umumnya macam-macam perkumpulan tersebut tidak bertujuan mencari laba, didirikan hanya untuk sementara waktu dan tidak diumumkandiberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya. Selain perkumpulan tersebut di atas dikenal pula adanya permitraaan dan kemitraan. Permitraan adalah padanan kata dari 8220 parceria 8221 dimana hubungan para pihak adalah setara. Permitraan yang dikenal di Indonesia adalah persekutuan (Maatschap), persekutuan firma (Vennootschap Onder Firma) e persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap). Sedangkan Kemitraan berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pada dasarnya merupakan kerjasama usaha atau hubungan antara pihak-pihak yang tidak setara atau berbeda. Jadi, kemitraan bukanlah suatu bentuk usaha. Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan. Akta Pendirian adalah tidak mutlak, apabila ada Akta Pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk otentik, dikemudian didaftarkan (tidak harus) dalam Registro di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkumpulan tersebut berkedudukan. Para pengurus, apabila tidak diatur lain dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan dengan pihak ketiga dan sebaliknya serta mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Para pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Apabila dalam anggaran dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perkumpulan maka tidak seorangpun anggota perkumpulan yang berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan tersebut memberi manfaat bagi perkumpulan. Dalam hal perkumpulan membuka rekening, maka tindakan8209tindakan tersebut diwakili ole pengurus perkumpulan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Namun dalam hal tidak ada pengaturan dalam anggaran dasar maka tindakan tersebut diwakili oleah seluruh anggota baik langsung maupun malalui kuasa. Dalam hal perkumpulan sebagai peminjampenjaminpemberi jaminan maka tindakan tersebut diwakili oleh pengurus sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Selain itu Akta PendirianAnggaran Dasar dapat mengatur apakah diperlukan persetujuan dari para anggota atau organ perkumpulan lainnya. Dalam hal perkumpulan memperoleh kredit, para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan perkumpulan. Utang-utang dilunasi dari hasil penjualan barang-barang perkumpulan. Dengan adanya ketentuan ini maka bagi banco agar hendaknya tidak memberikan kredit kepada perkumpulan. DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM b. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. C. Penunjukan pengurus atau pihak yang berwenang mewakili perkumpulan yang tidak berbadan hukum. D. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. E. Nomor Pokok Wajib Pajak de Kantor Pelayanan Pajak setempat. F. Kartu identitas pendiri atau pengurus perkumpulan yang tidak berbadan hukum. G. Izin lainnya yang sesuai dengan jenis usaha kegiatannya. B. PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM ARTI SEMPIT B.1. PERDATA PERSEKUTUANA (MAATSCHAP) PENGERTIAN Persekutuan adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena: a. Tidak ada ketentuan tentang besarnya modal minimal b. Selain berbentuk uang atau barang, dalam rangka memasukkan sesuatu, tenaga dapat pula dimasukkan c. Bidang usahanya tidak dibatasi d. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga. Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam perjanjian persekutuan adalah: a. 8220bagian8221 yang harus dimasukkan ke dalam persekutuan c. Pembagian keuntungan d. Tujuan kerjasama e. Waktu atau lamanya perjanjian. Persekutuan Perdata yang menjalankan perusahaan dikenal dengan istilah Perserikatan Perdata. Adapun yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata adalah perkumpulan dalam arti luas ditambah dengan 2 unsur lagi yakni, pemasukan dan pembagian keuntungan. DASAR HUKUM Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Persekutuan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan Pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan. Persekutuan biasanya menggunakan nama para anggota atau mitranya. Walaupun dimungkinkan perjanjian pendirian persekutuan dibuat dengan lisan namun pada umumnya perjanjian pendirian persekutuan dibuat secara tertulis. Orgao PERSEKUTUAN Akta Pendirian dapat mengatur mengenai sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus persekutuan (Sekutu Statuter). Setelah persekutuan didirikan para mitra persekutuan dapat dengan perjanjian khusus menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus (Sekutu Mandater). Sekutur Statuter tidak dapat diberhentikan selama berjalannya persekutuan kecuali atas dasar alasan-alasan tertentu menurut hukum. Sedangkan Sekutu Mandater dapat di berhentikan setiap saat atau meminta agar kekuasaannya dicabut. Berdasarkan Pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang ditunjuk tersebut berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu walaupun tidak disetujui oleah beberapa atau semua mitra asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi, pengurus dapat bertindak atas nama mitra dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkannya. Apabila pengurus yang ditunjuk ada, mitra eang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama mitra dan tidak bisa mengikat para mitra lainnya terhadap pihak ketiga. Apabila tidak ada pengaturan-pengaturan khusus mengenai kepengurusan, Pasal 1639 KUH Perdata menetapkan bahwa setiap mitra dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa untuk bertindak atas nama persekutuan dan atas nama mereka. Jadi, sepanjang tidak dibatasi secara tegas dengan permjanjan perjanjian, setiap mitra berhak bertindak atas nama permitraan dan mengikat para mitra terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap mitra. Akan tetapi sekutu yang lainnya yang tidak setuju, mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas perbuatan kepengurusan yang dikhawatirkan dapat mendatangkan kerugian bagi persekutuan. TINDAKAN PERSEKUTUAN BERHUBUNGAN BANCO DENGAN Persekutuan Sebagai Nasabah Dalam hal persekutuan membuka rekening, maka tindakan8209tindakan tersebut diwakili ole pengurus persekutuan. Apabila persekutuan tidak mempunyai pengurus maka setiap mitra berhak bertindak atas nama persekutuan dengan syarat tidak ada keberatan dari mitra lainnya. Persekutuan Sebagai PeminjamPenjaminPemberi Jaminan Bank yang mengadakan perjanjian kredit dengan mitra persekutuan tidak dapat mengandalkan pada mitra tersebut untuk mengikat persekutuan secara keseluruhan atau mitra lain secara perorangan. Ketiadaan kuasa khusus atau persetujuan dari mitra lainnya hanya mengikat mitra yang bertindak atau bertanggung jawab terhadap perikatan secara pribadi. Banco harus meminta kepada mitra yang bertindak, surat kuasa atau persetujuan dari mitra lainnya agar dapat mengikat persekutuan secara keseluruhan. Mitra persekutuan perdata bertanggung jawab secara pribadi, terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibujante enviiri, kecuali bila sekutu yang bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu lainnya atau keuntungan adiya perikatan tersebut telah dinikmati oleh persekutuan. B.2. PERSEKUTUAN FIRMA (8220 FIRMA 8221 atau 8220 FA 8221) Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata 8220Firma8221 berarti nama bersama, yaitu nama orang (biasanya nama pendiri) yang dipergunakan menjadi nama perseroan. Setiap pendiri memilih nama perseroan asal tidak nyata8209nyata dengan sengaja menyamai atau hampir menyamai nama perusahaan lain dengan itikad buruk. Dengan demikian terdapat 3 kekhususan Firma, yakni: a. Menjalankan perusahaan b. Dengan nama bersama c. Pertanggungan jawab sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan. Suatu Persekutuan Perdata baru dapat dikatakan sebagai suatu Firma apabila telah memenuhi ketiga unsur tambahan tersebut. DASAR HUKUM Pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang8209undang Hukum Dagang (8220 KUHD 8221). Akta Pendirian Firma harus didaftarkan de Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Firma tersebut berdomisili dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Adapun sanksi bila tidak didaftarkan dan diumumkan, adalah pihak ketiga dapat menganggap bahwa semua persero berwenang bertindak untuk dan atas nama Firma, dan Firma dianggap menjalankan usaha173 dalam segala bidang dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam praktek sehari8209hari pendirian Firma adalah dengan akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Untuk dapat memulai usahanya Firma harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan. Orgao de orgao orgao dari suatu Firma terdiri dari para sekutu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ditunjuk e diangkat diantara mereka sebagai Pengurus. Apabila terdapat pengurus maka hal tersebut dapat diketahui dari akta pendiriannya atau akta tersendiri yang harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara untuk kepentingan pihak ketiga. Pada dasarnya dalam menjalankan perusahaan, tiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan Firma kecuali bila sekutu tersebut dikecualikan dan tidak diberi wewenang tersebut. Dengan demikian sekutu yang melanggar pembatasan wewenang itu bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga dan terhadap Firma. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap pihak ketiga dalam Akta Pendirian danatau perubahannya dapat diadakan pembatasan8209pembatasan kewenangan sekutu-sekutu tersebut. Para sekutu lain terikat oleh perbuatan Pesero yang melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan Firma. Jadi tiap8209tiap sekutu dianggap telah membroikan kuasa umum kepada sekutu lainnya untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama Firma. TINDAKAN FIRMA BERHUBUNGAN BANCO DE DENGAN Firma Sebagai Nasabah Dalam hal Firma membuka rekening, maka tindakan tersebase de ferias, por exemplo, salah seorang sekutu sebagai pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Akta PendirianAnggaran Dasar yang berkenaan dengan kewenangan bertindak pengurusnya. Firma Sebagai PeminjamPenjaminPemberi Jaminan Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Persekutuan Perdata sebagaimana tersebut di atas, pada umumnya dalam hal Firma sebagai peminjampenjaminpemberi jaminan, maka tergantung pada Akta PendirianAnggaran Dasar apakah diperlukan persetujuan por Pesero atau pengurus lainnya. DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN FIRMA a. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. B. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. C. Nomor Pokok Wajib Pajak Firma de Kantor Pelayanan Pajak setempat. D. Kartu identitas pendiri atau pengurus Firma. E. Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha Firma. B.3. PERSEKUTUAN KOMANDITER COMMANDITAIRE VENOOTSCHAP (8220 CV 8221) CV adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. DASAR HUKUM Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Sama dengan pendirian Firma, pendirian CV tidak memerlukan formalitas. Akta Pendirian harus didaftarkan de Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Firma tersebut berdomisili dan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Untuk dapat memulai usahanya CV harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha dan izin-izin lainnya yang diperlukan. CV mempunyai dua macam sekutu yakni sekutu kerjapengurus dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua sekutu tersebut dalah sebagai berikut: a. Sekutu komanditer (i) wajib menyerahkan pemasukan modal (inbreng) yang berupa uang, barang atau tenaga dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan (ii) tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukan (inbreng) yang telah disanggupi untuk disetor atau yang telah disetor (iii) tidak Boleh mencampuri tugas sekutu kerja yaitu pengurusan persekutuan. Bila larangan ini dilanggar, maka sekutu komanditer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. B. Sekutu kerjapengurus (i) berhak menyerahkan pemasukan modal (inbreng) yang telah disetor (ii) bertugas mengurus persekutuan (iii) bertanggung jawab secara pribadi dan untuk keseluruhan (iv) bila ada beberapa sekutu kerja, maka biasanya ditetapkan tugas dan wewenang masing8209masing termasuk dalam hal Larangan untuk bertindak keluar persekutuan. Yang berwenang bertindak di luar dan di dalam pengadilan adalah sekutu kerja yang sekaligus bertanggung jawab keluar, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya kedalam. Pihak ketiga tidak dapat langsung menuntut kepada sekutu komanditer, karena yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah sekutu kerja dan bagi pihak ketiga hanya ada sekutu kerja. Sekutu komanditer menanggung kerugian tidak melebihi jumlah pemasukan (inbreng) nya, sedangkan sekutu kerja bertanggung jawab secara pribadi dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan CV walaupun berdasarkan Surat Kuasa. Bila dilanggar, maka berlaku sanksi Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawabnya sama dengan sekutu kerja. TINDAKAN CV BERHUBUNGAN DENGAN BANCO CV Sebagai Nasabah Dalam hal CV membuka rekening, maka tindakan8209tindakan tersebut diwakili oleh sekutu kerja. CV Sebagai PeminjamPenjaminPemberi Jaminan Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada persekutuan perdata sebagaimana tersebut di atas, dalam hal Persekutuan Perdata sebagai peminjampenjaminpemberi jaminan, maka tergantung pada Akta PendirianAnggaran Dasar CV apakah diperlukan persetujuan dari sekutu lainnya. DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN CV a. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. B. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. C. Nomor Pokok Wajib Pajak CV dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. D. Kartu identitas pendiri atau pengurus CV. E. Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha CV. C. PERUSAHAAN PERORANGAN Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perbedaan pokok Perusahaan Perseorangan dengan persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Pada persekutuan jumlah pengusaha adalah 2 orang atau lebih. Apabila dalam Perusahaan Perseorangan tampak banyak orang yang bekerja, itu adalah pembantu pengusaha yang mempunyai suatu hubungan hukum perburuhan dan pemberian kuasa. Salah satu bentuk Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan Dagang. DASAR HUKUM Perusahaan Perseorangan tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas dalam KUHD. Perusahaan Perseorangan atau Perusahaan Dagang didirikan atas dasar kehendak seorang pengusaha. Belum ada prosedur yang resmi dalam pendiriannya. Dalam praktek, prosedur pendirian yang berlaku apabila seseorang mendirikan Perusahaan Dagang maka orang tersebut mengajukan permohonan surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang atau izin lainnya yang diperlukan. Disamping itu pemilik bila perlu membuat Akta Pendirian perusahaan dihadapan Notaris. Akta Pendirian Perusahaan Dagang adalah tidak mutlak, apabila ada Akta Pendirian, maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dibuat dibawah tangan, kemudian didaftarkan (tidak harus) dalam Registro di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Dagang tersebut berkedudukan dan tidak perlu pula diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. ORGAN PERUSAHAAN DAGANG Pada umumnya tidak dikenal organ8209organ dalam bentuk usaha Perusahaan Dagang karena pada hakekatnya segala tindakan dan kewenangan Perusahaan Dagang berada dalam penguasaan pemiliknya. KEWENANGAN BERTINDAK Kewenangan bertindak sepenuhnya berada pada pemiliknya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Akta Pendirian Perusahaan Dagang yang bersangkutan (apabila ada). Pemilik dimungkinkan untuk memberikan suatu kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. TINDAKAN PERUSAHAAN DAGANG BERHUBUNGAN BANCO DE DENGAN Perusahaan Dagang Sebagai Nasabah Dalam hal Perusahaan Dagang membuka rekening, maka tindakan tersebut dilakukan oleh pemilik atau tergantung dengan Anggaran Dasar apabila Perusahaan DagangUsaha Dagang memiliki Anggaran Dasar. Perusahaan Dagang Sebagai PeminjamPenjaminPemberi Jaminan Dalam hal Perusahaan Dagang sebagai peminjampenjaminpemberi jaminan, maka tindakan tersebut dilakukan oleh pemilik atau tergantung pada Akta PendirianAnggaran Dasar apabila Perusahaan Dagang memiliki Anggaran Dasar. Persetujuan istrisuami diperlukan dengan mengingat pertanggung jawaban meliputi harta pribadi dalam rangka melaksanakan suatu tindakan hukum (meminjammemberikan jaminan pribadi). DOKUMEN YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH BANK DALAM BERTRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN DAGANG 1. Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya apabila ada. 2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Dagang Dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. 4. Kartu identitas pemilik Perusahaan Dagang. 5. Izin lainnya yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Dagang. 1. Purwosutjipto, H. M.N. S. H. 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan. Cetakan ke-9, Djambatan, Jacarta. 2. Rai Widjaya, I. G. S. H. M. A. 2000, Hukum Perusahaan dan Undang Undang e Peraturan Pelaksanaan Undang Undang di Bidang Usaha. Cetakan ke-I, Kesaint Blanc, Jacarta. 3. Subekti, R, Prof, S. H. Dan Tjitrosudibio, R, 2001, Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jacarta. 4. Subekti, R, Prof, S. H. Dan Tjitrosudibio, R, ke-19, Kitab Undang Undang Hukum Dagang e Undang Undang Kepailitan, PT Pradnya Paramita, Jacarta.